- Page 1 and 2: Undang‐Undang Perkebunan : Prolog
- Page 4 and 5: Undang-Undang Perkebunan: Dasar
- Page 6 and 7: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- Page 8 and 9: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- Page 10 and 11: Kata Pengantar Tim Penulis Memutus
- Page 12 and 13: Prinsip ini kemudian dikenal sebaga
- Page 14 and 15: pertambangan, perairan (termasuk ke
- Page 16 and 17: Pertanyaannya kemudian adalah, baga
- Page 18 and 19: Siapa kuasai kebun, kuasai tata kel
- Page 20 and 21: Praktek yang telah muncul bahkan se
- Page 23 and 24: Prolog Membangun Hukum Dalam Masyar
- Page 25 and 26: masyarakat yang lain sudah mampu be
- Page 27 and 28: Pertama, Pasal 21 yang menentukan :
- Page 29 and 30: pandangan demikian, masyarakat loka
- Page 31 and 32: pernah diambil alih oleh perusahaan
- Page 33 and 34: Bab 1 Perkebunan di Indonesia 1.1.
- Page 35 and 36: diantaranya pekebun mandiri, masyar
- Page 37: 1.3. Dampak-dampak Pembangunan Perk
- Page 41 and 42: pemerintah Indonesia. 10 Wilayah-wi
- Page 43 and 44: Bab 2 Politik Kebijakan Pembangunan
- Page 45 and 46: konsumsi dalam negeri, bahan baku i
- Page 47 and 48: Dari segi komposisi dan pengorganis
- Page 49 and 50: apabila menurut kenyataannya (masya
- Page 51 and 52: Setiap pelaku usaha perkebunan haru
- Page 53 and 54: sampai UU Perkebunan ini menimbulka
- Page 55 and 56: Pasal 11 dan 12 Menurut Pasal 29, b
- Page 57 and 58: ersama masyarakat sekitar kebun dan
- Page 59 and 60: pemberian hak kepada masyarakat ada
- Page 61 and 62: persetujuan atas pemindahan tangan
- Page 63 and 64: BAB 3 Instrumen Hukum Pidana dan Pe
- Page 65 and 66: masyarakat (adat) dalam mencoba men
- Page 67 and 68: pelarangan masuk ke areal perkebuna
- Page 69 and 70: penggunaan tanah perkebunan tanpa i
- Page 71 and 72: dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (
- Page 73 and 74: perkembangannya, sebagaimana dipapa
- Page 75 and 76: ernama Suwandi dari Dusun Keprok De
- Page 77 and 78: 2 (dua) minggu, sementara pagar-pag
- Page 79 and 80: pernah dirampas. Walaupun pemerinta
- Page 81 and 82: yang dilakukan oleh PT. BNM terhada
- Page 83 and 84: 3.3.5. Kasus Sakri dkk, Blitar, Jaw
- Page 85 and 86: Bab 4 Uji Konstitusionalitas Krimin
- Page 87 and 88: Tindakan yang dilarang dalam Pasal
- Page 89 and 90:
Pada awal pembentukannya, Pemerinta
- Page 91 and 92:
oleh mengurangi arti atau makna keb
- Page 93 and 94:
“the principle which ensures that
- Page 95 and 96:
2) perumusan tindak pidana harus di
- Page 97 and 98:
hak mengembangkan diri, hak keadila
- Page 99 and 100:
4.2.3 Mengabaikan Masyarakat Hukum
- Page 101 and 102:
memberikan pengakuan terhadap eksis
- Page 103 and 104:
Dalam keterangannya, Pemerintah yan
- Page 105 and 106:
Kedua, politik “pengakuan setenga
- Page 107 and 108:
Pertama, dalam perspektif orthodox
- Page 109 and 110:
suatu kegiatan, termasuk di dalamny
- Page 111 and 112:
umusan perbuatan pidana harus jelas
- Page 113 and 114:
Dalam konteks ini, harus diperhatik
- Page 115 and 116:
Pasal 9 ayat (2), yang mewajibkan p
- Page 117 and 118:
yang dapat temukan di mana-mana. Ba
- Page 119 and 120:
sendiri, bahwa di dalam masyarakat
- Page 121 and 122:
yang digunakan oleh negara, -yakni
- Page 123 and 124:
Pertanyaannya secara substansial hu
- Page 125 and 126:
Sebagaimana dalam keterangan tertul
- Page 127 and 128:
Apabila kita baca isi UU No 18 tahu
- Page 129 and 130:
individu di Indonesia dan juga di E
- Page 131 and 132:
Perkembangan sektor minyak sawit In
- Page 133 and 134:
sekitar perusahaan perkebunan terha
- Page 135 and 136:
semenjak pertengahan 1998 dan berla
- Page 137 and 138:
Biasanya masyarakat hukum adat puny
- Page 139 and 140:
UU Perkebunan. Petani seringkali di
- Page 141 and 142:
kondisi kebun plasma yang tidak lay
- Page 143 and 144:
Bab 5 Analisis dan Implikasi 5.1 Da
- Page 145 and 146:
pengerjaan dan pemeliharaan kebun,
- Page 147 and 148:
atas bagian tanah bekas areal perke
- Page 149 and 150:
masyarakat hukum adat dengan hak-ha
- Page 151 and 152:
kebebasannya untuk berpendapat dala
- Page 153 and 154:
Banyak perkara sebenarnya yang disi
- Page 155 and 156:
a. Menerapkan hukum yang bersumber
- Page 157 and 158:
tersebut juga menjadi bukti bahwasa
- Page 159 and 160:
Bab 6 Penutup Argumentasi Mahkamah
- Page 161 and 162:
Dove, Michael R. (Penyt) (1985), Pe
- Page 163 and 164:
Natalis VII dan Wisuda Sarjana Univ
- Page 165 and 166:
Situmorang, Manginar, “Realitas P
- Page 167 and 168:
Jurnal Jurnal kritis LBH Semarang e
- Page 169 and 170:
Dpr, Dan Saksi/Ahli Dari Pemohon Da
- Page 171 and 172:
Epilog Menuju Pengakuan Kearifan Ma
- Page 173 and 174:
lokal dalam pembuatan kebijakan dan
- Page 175 and 176:
tergantung pada kelestarian fungsi
- Page 177 and 178:
Fenomena alam seperti di atas tentu
- Page 179 and 180:
Dalam kurun waktu lebih dari tiga d
- Page 181 and 182:
Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dal
- Page 183 and 184:
3. Memberi ruang bagi partisipasi p
- Page 185 and 186:
masyarakat, yang memberi ruang yang
- Page 187 and 188:
Lampiran Jakarta, 7 Juni 2011 Kepad
- Page 189 and 190:
yang kesemuanya disebut ...........
- Page 191 and 192:
menggusur keberadaan masyarakat ada
- Page 193 and 194:
Dalam Pasal 35 UU Perkebunan terdap
- Page 195 and 196:
Pemohon dituntut dengan ketentuan P
- Page 197 and 198:
dianutnya prinsip pemisahan dan pem
- Page 199 and 200:
secara adil. Kepastian hukum menjad
- Page 201 and 202:
mendapatkan tempat, karena hukum ne
- Page 203 and 204:
perkebunan ataupun yang dimiliki ol
- Page 205 and 206:
dari kebun 2 ha yang diterima selam
- Page 207 and 208:
alasan tersebut tidak berdasar. Sam
- Page 209 and 210:
34. Bahwa kemudian Ahli Eddy Hiarie
- Page 211 and 212:
36. Ahli dari Pemohon, Prof. I Nyom
- Page 213 and 214:
41. Bahwa Ahli Dr. Hermansyah yang
- Page 215 and 216:
konsep Mala In Se dalam hukum pidan
- Page 217 and 218:
pada dasarnya tidak salah, tetapi h
- Page 219 and 220:
Ayat (4): “Perekonomian nasional
- Page 221 and 222:
konstitusi (Pasal 2; Pasal 3 huruf
- Page 223 and 224:
58. Situasi ini akan berdampak deng
- Page 225 and 226:
Pasal 47 UU Perkebunan secara langs
- Page 227 and 228:
dinisbatkan dengan suatu produk bud
- Page 229 and 230:
pilar utama yang membangun konsep,
- Page 231 and 232:
konstitusi negara harus tercermin d
- Page 233 and 234:
izin, dan atau tindakan lainnya yan
- Page 235 and 236:
kesepakatan, sehingga status tanahn
- Page 237 and 238:
“Dalam hal tanah yang diperlukan
- Page 239 and 240:
(2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam
- Page 241 and 242:
5. PETITUM Berdasarkan hal-hal ters
- Page 243 and 244:
3. Nama : Sakri Umur : 41 Tahun Jen
- Page 245 and 246:
[3.15.1] Bahwa Pasal 21 Undang-Unda
- Page 247 and 248:
penyelesaian tanah erfpacht tersebu
- Page 249 and 250:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- Page 251 and 252:
51/Prp/1960 maupun ketentuan-ketent
- Page 253 and 254:
Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-
- Page 255 and 256:
atau aset lainnya, penggunaan lahan
- Page 257 and 258:
jelas penuntut umum akan dengan mud
- Page 259 and 260:
unsur kelalaian, padahal bila meruj
- Page 261 and 262:
2. Dalam kaitannya dengan perspekti
- Page 263 and 264:
esensial bahkan eksistensial sudah
- Page 265 and 266:
perhatiannya tertuju pada hukum neg
- Page 267 and 268:
secara pasti akan keberadaan setiap
- Page 269 and 270:
Mungkin timbul pertanyaan, mengapa
- Page 271 and 272:
yang dilarang. Terhadap perbuatan y
- Page 273 and 274:
secara jelas melalui Pasal 18 B aya
- Page 275 and 276:
Kedua, di samping itu adanya falsaf
- Page 277 and 278:
mengemukakan berbagai argumentasi.
- Page 279 and 280:
1. Tersisihnya hukum adat mereka da
- Page 281 and 282:
Assalamualaikum, wr.wb. selamat sia
- Page 283 and 284:
cengkeh, pala, dll.). Jadi secara h
- Page 285 and 286:
Ayat (4) : Perekonomian nasional di
- Page 287 and 288:
kekuasaannya serta berhak atas rasa
- Page 289 and 290:
B. Politik Pertanahan dengan Kebija
- Page 291 and 292:
Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dise
- Page 293 and 294:
Walaupun Indonesia tidak mengenal U
- Page 295 and 296:
“Dalam hal tanah yang diperlukan
- Page 297 and 298:
Berdasarkan penjelasan atas Pasal 6
- Page 299 and 300:
Pengantar Sekelumit Tentang Masalah
- Page 301 and 302:
“Supremasi Hukum” lalu terasa h
- Page 303 and 304:
Di berbagai negara yang telah maju
- Page 305 and 306:
3. Adanya harta kekayaan dan/atau b
- Page 307 and 308:
K E T I G A ... , maka status tanah
- Page 309 and 310:
implementasi undang-undang tersebut
- Page 311 and 312:
terganggunya usaha perkebunan” da
- Page 313 and 314:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarak
- Page 315 and 316:
Badan Pelaksana: Direktur Eksekutif
- Page 317 and 318:
Sawit Watch antara lain: a. Melakuk
- Page 319 and 320:
MISI: 1) Memberikan pelayanan hukum
- Page 321:
Sejarah perkebunan adalah sejarah k