Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Berdasarkan penjelasan atas Pasal 6 ayat (1)a : yang dimaksud
dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan
dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
Menurut saya UU Perkebunan, materi muatan dalam pasalpasalnya
tidak mengandung asas pengayoman terhadap rakyat
(miskin), karena dalam kenyataan di lapangan rakyat masyarakat
hukum adat justru tersingkir dari akses tanah sebagai sumber
kehidupan mereka karena hadirnya investor.
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas dapat
disimpulkan :
1. Keberadaan UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
menyebabkan ketidaksinkronan dengan UUPA dalam tata
urutan perundang-undangan, sehingga terjadi pemutusan
keterkaitan norma sehingga harus direvisi.
2. Keberadaan UU Perkebunan Pasal 9 ayat (2) bertentangan
dengan Pasal 18 huruf b telah terjadi pengingkaran terhadap
keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat.
3. Materi muatan pasal-pasal dalam UU Perkebunan telah
melanggar asas-asas pengayoman, kemanusiaan.
Mengakhiri tulisan saya, sebuah kata bijak berupa pesan yang
selalu disampaikan oleh seorang Guru Besar Hukum Agraria pada
akhir ujian terbuka promosi doktor sebagai berikut :
“Dalam menjalankan pembangunan yang tujuannya
mensejahterakan rakyat, hendaknya tidak mengorbankan rakyat
kecil.”
275 297