Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Dari pernyataan tersebut di atas, dan melihat pada kenyataan
10 tahun terakhir jumlah konflik pertanahan khususnya antara
rakyat dengan pihak pemodal perkebunan sangat banyak di
berbagai daerah antara lain: 95
1. Proses persidangan di Pengadilan Negeri Tais (20 Agustus
2010), sebuah kota kecil berjarak 60 km arah selatan
Bengkulu, dilangsungkan persidangan pidana dengan
diterapkannya UU Perkebunan (Pasal 47 jo. 21 UU
Perkebunan). Kemudian pernyataan yang ditulis oleh warga
seorang masyarakat memotret sebuah peristiwa di unit
pengolahan sawit di tengah perkebunan sawit di Provinsi
Riau. UU Perkebunan 2004 sering digunakan menghukum
para petani dan hanya mementingkan pemilik modal.
2. Tahun 2010, sedikitnya telah terjadi 106 kasus kriminalisi
petani, yang disertai dengan penangkapan dan
pembunuhan.
3. Pil-Net mencatat dalam tiga tahun terakhir, sedikitnya
2.302 kasus sengketa tanah antara perusahaan perkebunan
dengan petani dan masyarakat adat. Dan untuk semester
pertama tahun 2010, terjadi 608 kasus sengketa tanah yang
melibatkan grup-grup perusahaan besar seperti Grup
Wilmar, Grup Salim, Grup Sinar Mas, Grup Bakrie, PTPN,
PT Lonsum, Grup Derby.
Selanjutnya Pil-Net meminta MK untuk menyatakan Pasal 21 jo
Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkebunan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dengan segala akibatnya.
Jadi kebijakan pertanahan di bidang HGU (Perkebunan) dengan
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah menuai banyak
persoalan, petaka, yang memprihatinkan, merisaukan hati setiap
orang yang mendengarnya.
95
http://www.beritasatu.com/articles/read/2010/8/998/undang-undang-perkebunan-harus-direvisi
290268