Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

perhatiannya tertuju pada hukum negara sebagai satu-satunya
hukum yang ada dalam masyarakat. Kalaupun hukum lokal atau
hukum adat yang ada dalam masyarakat diakui keberadaannya,
tidak lebih sebagai suatu pengecualian. Dikatakan demikian karena
hukum adat dalam realitasnya tidak ditempatkan sejajar dengan
hukum negara, dan menempatkan sistem hukum nasional pada
posisi yang superior. Superioritas hukum negara ini dapat dilihat
jika hukum adat/hukum lokal/hukum tidak tertulis tersebut
berhadapan dengan hukum negara yang sifatnya tertulis, maka
hukum adat/hukum lokal/hukum tidak tertulis harus mengalah dan
lebih mendahulukan keberadaan akan hukum negara, suatu sikap
yang secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945.
Hal ini terjadi dikarenakan dalam sentralisme hukum,
keberadaan hukum negara yang sifatnya tertulis dianggap
merupakan bentuk yang sempurna dari hukum. Anggapan atau
teori seperti ini, yang menganggap hukum negara yang tertulis
merupakan bentuk yang sempurna dari perjalanan hukum,
sesungguhnya hal ini pengaruh dari ajaran positivisme dalam
bidang ilmu kealaman (tokohnya: Saint Simont) yang kemudian
berpengaruh dalam bidang ilmu sosial (tokohnya August Comte),
dan kemudian ajaran positivisme tersebut masuk dan berpengaruh
dalam bidang hukum yang salah satu tokohnya adalah John Austin
(1790-1859) yang mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari
yang berdaulat (command of the soverign) yang dalam hal ini adalah
negara. 88
Sebagai sebuah paham, ajaran ataupun mazhab, kiranya
positivisme hukum telah mendapatkan banyak kritikan, yang salah
satu kritikannya adalah bahwa dalam realitasnya masih ditemukan
88
. Lihat Hermansyah, Kekerasan Dalam Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Antropologi Hukum Terhadap Kekerasan
Masyarakat Dayak Dalam Sistem Pengelolaan Hutan Di Kalimantan Barat) Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang,
2007. Hal.109-100)
243 265