Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

masyarakat (adat) dalam mencoba mengkomunikasikan hak mereka
yang dinilainya telah dirampas oleh negara yang berkelindan dengan
kelompok kapitalis. 37 Terlebih kepercayaan petani akan jaminan
subsistensi mulai menurun dan petani tidak mempunyai pilihan
lain kecuali melawan. Keadaan inilah yang memicu timbulnya
protes dan kekerasan sebagai manifestasi dari ketidakpuasan petani
akibat hubungan eksploitatif yg dirasakan tidak adil. 38 Sementara
perusahaan perkebunan menilai apa yang dilakukan masyarakat/
petani merupakan suatu tindakan yang merugikan perusahaan dan
“berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan
perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan
terganggunya usaha perkebunan”. 39
Oleh karenanya, apabila diperhatikan dengan seksama,
kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani/masyarakat
merupakan “buah” dari konflik lama yang berulang-ulang dan tidak
terselesaikan. Penangkapan dan pemenjaraan yang konsisten tiap
tahunnya dilakukan oleh kepolisian terhadap petani/masyarakat
yang melakukan perlawanan terhadap pihak perusahaan
perkebunan merupakan salah satu strategi perusahaan dalam
menaklukan perjuangan masyarakat/petani. 40
Dari ratusan konflik yang terjadi, dengan berbagai pelanggaran
baik yang dilakukan perusahaan maupun petani ataupun
masyarakat, proses pidana hanya dilakukan terhadap petani
37
Keterangan Ahli DR. Hermansyah, S.H, M.Hum. berkenaan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 26 MEI 2011
38
Sichmen Pandiangan, Bentuk-bentuk Perlawanan Petani terhadap Negara, Jurnal Pemberdayaan Komunitas,Volume
5 No. 3 halaman 302-323
39
Persoalan ini yang kemudian direspon dan ditindaklanjuti Pemerintah dan DPR dengan memasukkannya sebagai
salah satu perbuatan yang dilarang. Rasionalitas dari “dilarangnya” perbuatan ini adalah murni kepentingan negara
yang berkelindan kepentingan perusahaan. Penetapan sebagai perbuatan yang dilarang ini disebut sebagai Mala
in Prohibita, yaitu penetapan perbuatan pidana dengan dasar kepentingan negara untuk mengatur bagaimana
warganegaranya harus berperilaku dengan menetapkan sebuah perilaku melalui hukum pidana. Dalam konteks inilah
berbagai macam pertimbangan, seperti pertimbangan ekonomi, politik, dan lain sebagainya masuk dalam hukum
pidana.
40
Lengkapnya lihat dalam “Karang Mendapo Melawan Ketidakadilan”, Elsam-Pilnet-Sawit Watch, 2012; Pelanggaran
hak asasi manusia di kawasan perkebunan kelapa sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, Kertas Posisi No.1/
2010, ELSAM; Pledooi (Nota Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa Japin Anak Linjar & Vitalis Andi, S.Pd Anak
Atai : Masyarakat Adat Menggugat Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Ketidakadilan, Dalam Perkara Pidana Nomor:
151 /Pid.B/2010/PN.KTP, 08 Februari 2011
43 65