Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

pertambangan, perairan (termasuk kelautan), juga ruang
angkasa. Penataan struktur penguasaan tanah merupakan agenda
utama yang dicita-citakan UUPA sebelum Indonesia melakukan
pembangunan di bidang pertanian dan industri.
Namun kemudian, terjadinya peristiwa G 30 S mengubah segala
makna dan cita-cita UUPA. Pemerintahan Orde Baru Soeharto
ternyata tidak dapat merealisasikan asas-asas dan prinsip yang
dibangun di dalam UUPA. Fokus kebijakan pertanahan Orde Baru
ternyata lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan
pertanahan semata-mata difokuskan untuk memfasilitasi pemilik
modal, baik dalam dalam negeri maupun asing. Sehingga
menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal
(Ifdhal Kasim dan Undang Suhendar : 1996).
Akibatnya, alokasi penggunaan tanah ditujukan untuk
kepentingan berbagai sektor yang dapat menunjang pertumbuhan
ekonomi. Kebijakan ini telah mendorong terjadinya konflik dan
perebutan sumber daya tanah antara rakyat di satu pihak dengan
pemilik modal yang didukung penuh oleh Pemerintah. Sehingga,
sepanjang pemerintahan Soeharto sampai berakhirnya pada 1998,
konflik dan perebutan sumber daya tanah seringkali diwarnai pula
dengan berbagai bentuk kekerasan, penganiayaan, penyiksaan
sampai pembunuhan yang dilakukan oleh perangkat negara dan
pemilik modal terhadap rakyat yang menolak tanahnya diambil
alih. Kolaborasi penguasa dan pengusaha ini semakin kentara
dengan tidak berfungsinya lembaga-lembaga formal dalam
menyelesaikan sengketa agraria. Anton Lucas menyatakan bahwa
kasus-kasus seperti ini merupakan kasus yang struktural, dan
sangat menyolok pada jaman Orba (Arief W Djati: 2001).
Jatuhnya kekuasaan Soeharto pada 1998 ternyata juga tidak
menunjukkan keberpihakan Pemerintah dalam kebijakan
perkebunan. Berbagai regulasi dan praktik-praktik yang
menguntungkan hanya bisa dinikmati oleh sekelompok yang
memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal.
14 xi