Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

menggusur keberadaan masyarakat adat atau petani yang berada
di sekitar atau di dalam lahan perkebunan. Akibatnya masyarakat
adat atau petani tersebut tidak lagi memiliki akses terhadap hak
milik yang telah turun temurun mereka kuasai atau bahkan
kehilangan lahannya.
Dalam persidangan, Para Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait,
dan Ahli-ahli yang diajukan, sebagian besar menyatakan bahwa
memang ada “salah” dan “kurang” dalam UU Perkebunan ini.
Apabila “kesalahan” dan “kekurangan” ini tidak segera dikoreksi
dan diperbaiki, akan mengakibatkan terganggungnya cita hukum
Negara Republik Indonesia untuk mengelola “bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.” Sehingga,
kesejahteraan rakyat yang menjadi pusat perhatian Undang-
Undang Dasar menjadi terabaikan.
Undang-Undang Perkebunan juga dinilai sangat
menguntungkan pihak pengusaha atau perusahaan perkebunan,
terutama dengan adanya pengakuan bersyarat terhadap tanah
masyarakat adat yang tanahnya diperlukan untuk lahan
perkebunan, dimana masyarakat hukum adat tersebut baru diakui
apabila masyarakat adat dapat membuktikan bahwa menurut
kenyataannya (masyarakat adat tersebut) masih ada. Padahal,
reformasi 1998 telah menghasilkan pengakuan dan dinyatakannya
secara eksplisit dan tegas akan eksistensi masyarakat adat. Hal mana
secara jelas dan terang tertuang dalam UUD 1945 khususnya Pasal
18 B ayat (2) menyatakan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
169 191