Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Bab 5
Analisis dan Implikasi
5.1 Dasar dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
Setelah melalui panjangnya rangkaian persidangan, permohonan
pengujian Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan
yang diajukan empat petani pada Agustus 2010 dengan 6 (enam)
kali persidangan pun berakhir.
Setelah memeriksa permohonan para Pemohon, keterangan
Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan
Pihak Terkait, keterangan ahli para Pemohon, ahli Pemerintah, ahli
Pihak Terkait, saksi Pemerintah, serta bukti-bukti yang telah
diajukan, MK pun memutus pada 19 September 2011 dengan
mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan suara bulat atau
tanpa adanya pendapat berbeda (dissenting opinion).
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 21 beserta
Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal
21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran
Negara 107 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
143