putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
[2.5] Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai
berikut:
1. Teradu I, II, III, IV, dan V menyampaikan bantahan dan jawaban sebagaimana
diuraikan di bawah ini:
1) Para Teradu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya
kepada Pengadu. Sebab, bagi Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu, apa
yang dilakukan oleh Pihak Pengadu dalam persidangan adalah sebuah bentuk
partisipasi masyarakat untuk ikut secara aktif menegakkan dan memelihara
integritas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, khususnya melalui upaya
penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu;
2) Terhadap substansi aduan, Teradu I, II, III, IV, dan V menyatakan menolak
seluruh aduan atau laporan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh
Pengadu dengan alasan yuridis sebagai berikut:
(1) Terbitnya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/
2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan
Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 untuk merespon beberapa konsultasi dari jajaran
Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota antara lain Provinsi
Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota
Kupang dan Kabupaten Lembata), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten
Buton), Provinsi Aceh (Kabupaten Simeuleu), dan Provinsi Gorontalo
(Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Boalemo);
(2) Terhadap beberapa permasalahan pencalonan khususnya terkait dengan
ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada hari
Selasa, 18 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB, komisioner Bawaslu RI
melaksanakan Rapat Pleno di Kantor Bawaslu dihadiri Teradu I, II, III, IV,
dan V selaku pimpinan Bawaslu RI;
(3) Dalam Rapat Pleno tersebut, Teradu II sebagai Koordinator Divisi Hukum
dan Penindakan Pelanggaran, ditugaskan untuk menyusun Pedoman
Penanganan Pelanggaran terkait Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016. Penugasan tersebut adalah untuk merespon berbagai pertanyaan yang
diajukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, baik yang disampaikan
secara lisan maupun tertulis, berkaitan dengan masalah penerapan hukum
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id