putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 71
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.”
Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,
Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016,
perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan
Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang itu, di mana
mengutip juga poin keenam seperti yang sudah Teradu XV sebutkan
tadi, kemudian Ketua KPU Kota Kupang menulis surat (maaf,
nomornya saya tidak ingat karena bukti tidak diberikan Bawaslu
Provinsi NTT) tanggal 25 Oktober 2016 perihal meminta penjelasan;
4. Bahwa terhadap surat Ketua KPU tanggal 25 Oktobr 2015 itu Ketua
Panwaslu Kota Kupang kemudian membalas surat itu dengan nomor
92/Panwas/KK/X/2016 perihal Penjelasan, pada tanggal 27 Oktober
2016. Surat yang Teradu XV ikut baca, menerangkan tiga poin yakni
bahwa Surat Edaran Bawaslu RI bukan sebuah norma hukum baru,
poin yang kedua adalah menjelaskan kepada KPU Kota Kupang
bahwa Surat Pembatalan SK Mutasi oleh Walikota tanggal 21
Oktober 2016, tidak menjadi bagian dalam kajian dugaan
pelanggaran dan rekomendasi Panwaslu Kota Kupang, sebab surat
itu baru diterima tanggal 23 Oktober 2016;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 14.00
Wita, ketiga anggota Panwaslu Kota Kupang menghadap Ketua
Bawaslu Provinsi NTT untuk mendiskusikan lagi isi surat tanggal 27
Oktober 2016. Hasil diskusi itu kemudian ditindaklanjuti dengan
membuat surat Nomor 94/Panwas/KK/X/2016 tanggal 29 Oktober
2016, perihal penjelasan tambahan yang dikirim hari itu juga ke KPU
Kota Kupang. Isinya pada intinya menjelaskan hal yang sama;
6. Bahwa inti dari rekomendasi itu dan surat tanggal 27 dan 29
Oktober 2016 adalah meminta KPU Kota Kupang menindaklanjuti
dugaan pelanggaran administrasi itu sesuai peraturan perundangundangan
yang berlaku;
7. Bahwa ternyata dalam Penetapan Calon Peserta Pemilihan, KPU Kota
Kupang menetapkan Bapak Jonas Salean bersama calon wakilnya
Nikolaus Fransiskus sebagai Calon Walikota Kupang dengan Surat
Keputusan KPU Kota.
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id