putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

More documents

Recommendations

Info

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang oleh Bakal Calon Berstatus Petahana; 61. Bukti T3c-4 : Salinan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1732/D/X/ 2016 tentang pembatalan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/969/D/VI/2016 tentang mutasi jabatan tanggal 1 Juli 2016; 62. Bukti T3c-5 : Salinan Berita Acara KPU Kota Kupang Nomor 70/BA/X/2016; 63. Bukti T3c-6 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU- Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017; 64. Bukti T3c-7 : Salinan Berita Acara Nomor 74/BA/X/2016 Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017; 65. Bukti T3c-8 : Salinan Putusan Sengketa Nomor 001/PWSL-KK/X/2016 tanggal 07 November 2016; 66. Bukti T3c-9 : Salinan Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/ 2016 tanggal 11 November 2016 perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panwas Kota Kupang; 67. Bukti T3c-10 : Salinan Keputusan Bawaslu Provinsi NTT Nomor 262KEP- BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Panitia Penagwas Pemilihan Kota Kupang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; 68. Bukti T3c-11 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 264/Bawaslu- Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016; 69. Bukti T3c-12 : Salinan Berita Acara KPU Kota Kupang Nomor 75/BA/XI/2016; 70. Bukti T3c-13 : Salinan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/ PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016; 71. Bukti T4-1 : Dokumen Pertimbangan/Pendapat Anggota Panwaslu Kota Kupang (Ismael Manoe) dalam Rapat Pleno Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa tanggal 06 November 2016; 72. Bukti T4-2 : Salinan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/ PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id 73. Bukti T4-3 : Salinan Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/PANWAS- KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016; 74. Bukti T4-4 : Salinan Berita Acara Pleno Panwaslu Kota Kupang tanggal 06 November 2016; 75. Bukti T4-5 : Salinan Putusan Sengketa Nomor 001/PWSL-KK/X/2016 tanggal 07 November 2016. [2.9] DKPP telah meminta keterangan Ahli yaitu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ir. Ahmad Riza Patria, MBA, dan Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Philipus M. Hadjon. Dalam keterangannya, Ir. Ahmad Riza Patria, MBA menerangkan bahwa: 1. Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 71 menyebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; 2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; 3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih; 4. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas maka petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 5. Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pasal 87A ayat 1, 2, dan 3 yang menyebutkan bahwa Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan. Berikutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Selanjutnya, dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Page 1 and 2:
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 65: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
show all

putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?