putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

More documents

Recommendations

Info

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id a. Jonas Salean tidak bisa diberi sanksi sesuai Pasal 87A Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 atau Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 karena pada Pasal 205C disebutkan, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah UU diundangkan; b. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah Peraturan KPU (khususnya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016) dimana KPU telah diberi kewenangan delagatif untuk membuat peraturan pelaksanaan UU. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 baru tetapkan dan diundangkan pada 13 September 2016, jauh setelah proses mutasi dilaksanakan yakni pada tanggal 1 Juli 2016. Padahal, asas non-retroaktif dari sebuah UU adalah tidak dapat berlaku surat, kecuali disebutkan dalam UU. c. Dengan demikian, mutasi oleh petahana pada tanggal 1 Juli 2016 tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, sehingga tidak bisa diberi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 87A Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 atau Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan kemampuan pemahaman yang terbatas, sampai pada titik ini saya Teradu X sesungguhnya butuh penguatan secara kelembagaan, paling tidak arahan tertulis dari hirarkis bagaimana penyikapan KPU Kota Kupang, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam usaha melindungi hak konstitusional calon/pasangan calon dan juga Partai Politik pengusung pasangan calon, tentunya dalam semangat tidak keluar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (6) Ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Logistik di Surabaya tanggal 14-17 September 2016, Teradu X sempat menyampaikan permasalahan ini kepada Komisioner KPU RI, Hasyim Ashary setelah selesai membawakan materi tentang posisi KPU daerah dalam semangat hirarkis kelembagaan serta potensi-potensi masalah yang muncul dalam tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2017. Saat itu Hasyim Ashary hanya mengatakan bahwa persoalan ini cukup serius sehingga harus ditindaklanjuti dengan segera. Masalah serupa juga Teradu X sampaikan kepada Staf Ahli Biro Teknis KPU RI, Partono Samiko bersama dua orang staf yang pada tanggal 28-29 September 2016 melakukan supervisi di KPU Kota Kupang tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencalonan. Partono berjanji akan menyampaikan masalah ini ke Komisioner KPU Divisi Teknis, Hadar Gumay. Partono juga mengaku sempat bertemu dengan Ketua Marianus Minggo (Teradu IX) dan dua anggota yakni Lodowyk Fredrik dan Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id Deky Ballo yang sehari sebelumnya sudah berangkat ke Jakarta dalam rangka konsultasi. Masalah serupa kembali Teradu X sampaikan ketika mengikuti Rapat Koordinasi di KPU Provinsi NTT tanggal 17-18 Oktober 2016 yang diikuti oleh para komisioner, Kasubag Hukum dari KPU Kota Kupang, KPU Kabupaten Lembata dan KPU Kabupaten Flores Timur. Masalah ini sempat dibahas yang pada intinya, KPU Kota Kupang harus segera mengambil langkah-langkah agar tidak salah memutuskan. Langkahlangkah dimaksud antara lain segera menyurati KPU RI melalui KPU Provinsi NTT guna memperoleh petunjuk/penegasan tertulis dari hirarki dalam menyikapi dugaan pelanggaran mutasi oleh petahana. Dalam forum ini juga Teradu X sempat menyampaikan/mempertanyakan munculnya Pasal 87A dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 yang menggunakan kata “Bakal Calon” sehingga dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (ayat 3) pada saat penetapan calon, yang mana bertentangan dengan bunyi Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan “diberi sanksi dibatalkan sebagai calon”, artinya setelah ditetapkan sebagai calon baru petahana tersebut dibatalkan karena melakukan pelanggaran; (7) Pada tanggal 10 Oktober 2016, AMPD Kota Kupang melakukan aksi demo damai ke kantor KPU Kota Kupang. Mereka diterima oleh seluruh komisioner. Dalam dialog tersebut, mereka meminta ketegasan KPU Kota Kupang dalam menyikapi laporan mereka sebelumnya tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana Jonas Salean karena melakukan mutasi 41 (empat puluh satu) pejabat pada tanggal 1 Juli 2016. Penegasan kami adalah, silahkan laporkan masalah ini ke Panwaslu Kota Kupang dan KPU akan bersikap jika ada rekomendasi atau keputusan dari Panwaslu. Selama kurun waktu tanggal 10-20 Oktober 2016, tidak banyak hal yang Teradu X ketahui tentang masalah ini karena disibukkan dengan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tingkat PPS serta koordinasi pekerjaan pembersihan kotak suara dan bilik suara di gudang. Namun dari pemberitaan media massa, ada informasi bahwa Panwaslu Kota Kupang telah menerima dan memproses laporan AMPD Kota Kupang tentang dugaan pelanggaran oleh calon petahana Jonas Salean. Sampai pada tanggal 21 Oktober 2016, diketahui bahwa calon petahana Jonas Salean dipanggil oleh Panwaslu Kota Kupang untuk dimintai keterangan. Saat datang ke Panwaslu Kota Kupang, Jonas Salean membawa Surat Menkum HAM RI Nomor M.HH.PP.02.02-54 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Informasi dan Penegasan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana surat itu Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Page 1 and 2: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 27: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE

putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?