putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
Bahwa sanksi pemberhentian sementara ini dijatuhkan setelah
adanya demo dari Kelompok Solidaritas Masyarakat Kota Kupang
Peduli Demokrasi yang berdemo tanggal 10 Nopember 2016. Salah
satu
butir pernyataan sikapnya yang saya kutip berikut ini:
“Mendesak Bawaslu Pusat membatalkan Keputusan panwaslu Kota
Kupang dan membekukan atau memberhentikan Anggota Panwaslu
Kota Kupang serta menugaskan Bawaslu Provinsi NTT untuk
mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kota Kupang.”
Tuntutan itu justru kemudian dimasukan dalam diktum pertama
keputusan itu yang saya kutip sebagai berikut: “Memberhentikan
sementara Ketua dan Anggota Panwas Kota Kupang untuk Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017.” Jadi, sanksi yang
sedang Teradu XIV jalankan sekarang diberikan oleh Bawaslu
Provinsi NTT karena adanya desakan atau tekanan massa, karena itu
maka pemberhentian kami ini tidak melalui mekanisme yang
sepatutnya, seperti yang sudah saya uraikan di atas.
Bahwa dalam hitungan jam setelah demonstrasi itu, keluarlah Surat
Keputusan Pemberhentian itu yang disertai dengan pengambilalihan
tugas dan wewenang oleh Bawaslu. Lagi-lagi, pengambilalihan tugas
dan wewenang ini juga seperti yang dituntut oleh Solidaritas
Masyarakat
Peduli Demokrasi Kota Kupang, yang kemudian
diafirmasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTT melalui Surat
Keputusan, pada diktum ketiga dikatakan: “Segala tugas, fungsi dan
wewenang Panwaslu Kota Kupang Tahun 2017 diambil alih oleh
Bawaslu Provinsi NTT.” Jadi, keputusan ini, Teradu XIV menjadi
pihak yang dikorbankan oleh kolaborasi tekanan massa dan pleno
keputusan Bawaslu untuk memberhentikan Teradu XIV.
Poin penting yang tidak muncul dalam SK Pemberhentian sementara
itu adalah setelah diberhentikan, Keputusan Panwaslu tentang
Sengketa Pemilihan dikoreksi oleh Bawaslu, seperti juga diminta oleh
massa saat demontsrasi. Hasil Koreksi Keputusan ini pada akhirnya
menjadi acuan bagi KPU Kota Kupang untuk tidak melaksanakan
keputusan sengketa panwaslu Kota Kupang. Koreksi Keputusan
Panwaslu, justru bertentangan dengan perintah UU Nomor 10 Tahun
2016, Pasal 154 ayat (2) yang mengatur bahwa Pengajuan gugatan
atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara dilakukan setelah ada seluruh upaya administratif di
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id