putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
Benar bahwa dalam rekomendasi itu Panwaslu Kota Kupang mengutip
point keenam dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 0645/K.Bawaslu/
pm.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman
Penanganan
Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat
sebagaimana diatur pada pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam surat Panwaslu Kota Kupang tanggal 27 Oktober 2016 dan
tanggal 29 Oktober 2016 untuk menjawab/membalas surat Ketua KPU
Kota Kupang yang meminta penjelasan tambahan dari Panwaslu Kota
Kupang tentang butir keenam dari Surat Edaran Bawaslu. Di sana
sebagai Ketua Teradu XIV menulis bahwa ”Surat Edaran bersifat
mengikat secara internal. Karena itu bagi Panwaslu Kota Kupang, wajib
mengutip kembali point ke-6 (enam) sebagai sebuah bentuk loyalitas kami
terhadap hierarki yang lebih tinggi.”
Pada surat tanggal 29 Oktober 2016 Teradu XIV masih menulis hal yang
sama terhadap kutiban Surat Edaran Bawaslu
bersifat mengikat secara internal. Karena itu
RI itu. Surat Edaran
bagi Panwaslu Kota
Kupang, mengutip kembali point ke-6 (enam) adalah sebuah bentuk
loyalitas kami terhadap hierarki yang lebih tinggi.
Berdasarkan kutipan kedua surat ini, sudah terang benderang bahwa
mengutip kembali point keenam Surat Edaran Bawaslu adalah bentuk
ketaatan dan kepatuhan kami kepada hierarki kami yang lebih tinggi.
Maka tidak benar tuduhan yang disampaikan kepada Teradu XIV dan
teman-teman bahwa kami tidak mematuhi dan menaati Surat Edaran
Bawaslu RI.
Tentang point keenam dari Surat Edaran Bawaslu RI, yang oleh KPU
Kota Kupang menganggapnya sebagai sebuah norma hukum baru,
kemudian dipertanyakan oleh Ketua KPU Kota Kupang dalam Suratnya
tanggal 25 Oktober 2016, perihal meminta penjelasan.
Terhadap point itu, Teradu XIV menjelaskan kepada Ketua KPU Kota
Kupang dalam surat tanggal 27 Oktober 2016 dan Surat tanggal 29
Oktober 2016, sebagai berikut: “Pada angka 2 (dua) Rekomendasi itu ada
pernyataan pelanggaran administrasi pemilihan, namun pada Berita
Acara di alinea ke 4 (empat) tercantum “Norma Hukum Baru” yang
berbunyi: ”Selanjutnya, apabila SEBELUM PENETAPAN PASANGAN
CALON oleh KPU Kota Kupang diterbitkan Keputusan Baru yang
mengembalikan Pejabat yang dipindahkan kepada POSISI SEMULA,
maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id