putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

More documents

Recommendations

Info

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id otoritas yang tidak kelihatan dari atasan yang tidak termuat secara tertulis, jadi walau sakit Teradu XIV tetap menjalankannya, karena ini demi wibawa pimpinan. Namun pada kesempatan ini Teradu XIV meminta agar dipertimbangkan dengan penuh bijak untuk diputuskan secara adil tentang sanksi yang sudah dijalani ini. Permintaan maaf Teradu XIV dalam konteks itu, bukan pengakuan bahwa Teradu XIV sudah salah mengambil Keputusan Sengketa, melainkan permohonan maaf kepada Bawaslu Provnsi dan Bawaslu RI karena Teradu XIV tidak bisa mengikuti arahan/instruksi mereka, demi menghormati hukum yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016. e. Pada bagian yang terakhir ini, izinkanlah Teradu XIV menyampaikan permohonan kepada para pihak: 1. Kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi NTT. Sebagai atasan Teradu XIV, Teradu XIV memohon maaf sebesarbesarnya. Permintaan maaf Teradu XIV dalam konteks itu, bukan pengakuan bahwa Teradu XIV sudah salah mengambil Keputusan Sengketa, melainkan permohonan maaf kepada Bawaslu Provnsi dan Bawaslu RI karena kami tidak bisa mengikuti arahan/instruksi mereka, demi menghormati hukum yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016.; 2. Kepada Bapak Jonas Salean, Teradu XIV mau memohon maaf sebesar-besarnya atas keputusan sengketa itu. Bahwa keputusan itu tidak ada pertimbangan subyektif, dan juga tidak diskriminatif melainkan semata-mata pertimbangan obyektif, yakni menegakan peraturan perundang-undangan, demi besarnya lembaga Panwaslu yang ad hoc, dan yang selalu disebut sebagai macan ompong atau tanpa taring, atau Panwaslu yang was-was, tidak tegas dan tidak berani; 3. Kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, Teradu XIV meminta maaf karena keputusan Panwaslu Kota Kupang sempat menimbulkan gejolak sosial, walau masih bisa dikendalikan oleh Kepolisian. Pada kesempatan ini Teradu XIV mengajak agar dengan hati terbuka dan pikiran jernih masyarakat silahkan menilai, apakah setelah mendengarkan keterangan Teradu XIV ini (dan teman-teman), kami sudah menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas sebagai Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id pengawas pemilihan, yang tidak lain adalah tujuan dari Kode Etik itu sendiri? 4. Teradu XIV bukan siapa-siapa, namun izinkan Teradu XIV mengulangi Pesan Moral dari Dosen Teologi Moral Teradu XIV, Romo DR. Ambrosius Pedo, Pr: ”Verba mandata et mandata verbunt” (Jagalah aturan dan aturan menjagamu)! 2) Teradu XV menerangkan bahwa: (1) Sebelum memasuki jawaban pokok pengaduan, Teradu XV terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Teradu XV meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim karena tidak bisa hadir pada kesempatan sidang ini, oleh karena Teradu XV masih dalam keadaan sakit. Atas saran dokter, Teradu XV masih dalam masa pemulihan sesudah 5 hari yang lalu dioperasi angkat rahim oleh dokter. Karena itu maka Teradu XV hanya bisa menitip bahan pembelaan diri Teradu XV melalui teman-teman; b. Bukti-bukti yang semestinya Teradu XV lampirkan dalam materi ini tidak bisa Teradu XV dapatkan dari sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, karena menurut konfirmasi Pak Germanus Attawuwur, Ketua non-aktif, dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2016, oleh Kasek Bawaslu Provinsi, karena Teradu XV sudah dinonaktifkan maka Teradu XV tidak mempunyai kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang sudah kami minta melalui surat tanggal 24 November 2016. Oleh karena itu maka Teradu XV hanya menulis nama bukti-bukti itu tanpa disertai dengan bukti fisiknya. Tetapi ada yang Teradu XV cantumkan, karena memang bukti primer itu ada pada tangan Teradu XV; c. Bahwa posisi Teradu XV saat ini adalah anggota non-aktif Panwaslu Kota Kupang, setelah diberhentikan sementara oleh Bawaslu Provinsi NTT dengan Surat Keputusan Nomor 262 KEP-BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PANWAS PEMILIHAN KOTA KUPANG OLEH BAWASLU PROVINSI NTT, tanggal 11 November 2016; (2) Berikut ini Teradu XV membacakan jawaban berkenaan dengan pengaduan Pengadu II: a. Terhadap aduan Para Teradu telah bersikap dan bertindak tidak konsisten dalam rekomendasinya terkait mutasi jabatan di lingkup Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Page 1 and 2: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 49: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE

putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?