putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
1. Teradu I, II, III, IV, dan V dalam membuat, menandatangani dan menerbitkan
Surat Edaran Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 didasarkan atas
kebutuhan mendesak dan dilakukan dengan cara yang sejalan dengan ketentuan
peraturan yang berlaku;
2. Teradu VI, VII, dan VIII dalam membuat, menandatangani dan menerbitkan Surat
Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal
Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor
1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 adalah dalam rangka mematuhi perintah atasan
yakni Bawaslu Republik Indonesia;
3. Teradu IX, X, XI, XII, dan XIII dalam menerbitkan keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-
Kota.018.434078/2016 telah bertindak benar dan tidak bertentangan dengan Pasal
71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Teradu XIV, XV, dan XVI telah bertindak konsisten dan sejalan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam penanganan dugaan pelanggaran Pasal 71
ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
[2.7] PERMOHONAN
Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak dalil-dalil yang diadukan oleh Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara
Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan
Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
[2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang
diberi tanda dengan bukti T1-1 sampai dengan T1-3, bukti T2-1 sampai dengan T2-3,
bukti T3a-1 sampai dengan T3a-20, bukti T3b-1 sampai dengan T3b-23, bukti T3c-1
sampai dengan T3c-13, dan bukti T4-1 sampai dengan T4-5 sebagai berikut:
1. Bukti T1-1 : Salinan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum
tanggal 18 Oktober 2016;
2. Bukti T1-2 : Salinan Surat Ammy Amali Fatma, Anggota DPR-MPR RI Nomor
Anggota A.483 (Komisi II DPR RI) Nomor 001/IX/Kons/2016
tanggal 21 September 2016 perihal Konsultasi;
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id