putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
tidak melakukan pembangkangan terhadap atasan karena dalam rekomendasinya
termuat kutipan poin 6 SE Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/ 2016;
[4.7.] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam
persidangan, DKPP berpendapat tindakan Teradu II menandatangani Surat Edaran
Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 atas nama Ketua telah sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Bagian A Peraturan Bawaslu Nomor
9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, yang menyatakan “Penandatangan surat dinas yang
menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga cara: a)
atas nama yang disingkat (a.n.), digunakan jika pejabat yang menandatangani surat
dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas
dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan”. Oleh karena Ketua Bawaslu selaku
penanggung jawab segala kegiatan organisasi tidak berada di Jakarta, maka
penandatanganan surat oleh Teradu II selaku Koordinator Divisi Hukum dan
Penindakan Pelanggaran dengan demikian dapat dibenarkan.
Berkenaan dengan penerbitan Surat Edaran Bawaslu Nomor
0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, DKPP menilai bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V
sejatinya memiliki niat baik untuk menghadirkan solusi secara segera atas persoalan
menyangkut penggantian pejabat oleh Paslon petahana yang terjadi di sejumlah daerah.
Namun, DKPP berpendapat bahwa niat baik Teradu I, II, III, IV, dan V tersebut tidak
diiringi dengan langkah kebijakan yang tepat. Memilih untuk menerbitkan Surat Edaran
daripada menetapkan suatu peraturan dengan maksud mengisi kekosongan hukum bagi
suatu otoritas yang memiliki kewenangan regulatif semacam lembaga Badan Pengawas
Pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam hal manajemen regulasi, tetapi juga
memperlihatkan celah retak dalam pemahaman mengenai asas referensi hukum dan
tata kelola peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menimbulkan
kebingungan dan mengganggu tertib penyelenggaraan Pemilu, terlebih pada saat aturan
yang lebih tinggi telah secara limitatif menegaskan sanksi seperti halnya ketentuan Pasal
71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Teradu I, II, III, IV, dan V telah
bertindak tidak profesional dan melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 11 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Berkenaan dengan penerbitan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016
tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak
Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016 oleh Teradu VI,
VII, dan VIII yang pada pokoknya membatalkan Putusan Sengketa Panwaslu Kota
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id