putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
Pemerintah Kota Kupang. Selain itu, Para Teradu juga tidak mematuhi
dan menaati Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/
X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan
Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat sebagaimana diatur
pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Uraian Kejadian seperti
yang sudah diuraikan di atas, maka perkenankan Teradu XV Noldi Tadu
Hungu memberikan tanggapan dan jawaban:
1. Bahwa pada uraian singkat kejadian, Kuasa Hukum menyebutkan
pasal 32 sebagai bentuk kewajiban Panwaslu yang dilanggar. Bentuk
pelanggaran pada point manakah yang Panwaslu Kota Kupang
langgar? Apakah seluruh poin dalam kewajiban yang diatur dalam
pasal 32 UU Nomor 10 Tahun 2016?;
2. Terhadap substansi laporan, dapat dijelaskan kronologisnya sebagai
berikut:
Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 terjadi penggantian pejabat di
lingkup pemerintah Kota Kupang oleh Pengadu II dan bahwa
penggantian pejabat pada tanggal 1 Juli 2016 itu tanpa persetujuan
tertulis dari Menteri.
Bahwa penggantian pejabat itu diduga melanggar pasal 71 ayat 2
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota
atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan akhir masa jabatan.”
Bahwa akhir masa jabatan pengadu adalah tanggal 1 Agustus 2017.
Bahwa setelah melalui prosedur normatif penanganan pelanggaran
administratif, maka dilakukan pleno oleh tiga Anggota Panwaslu
Kota Kupang pada tanggal 22 Oktober 2016, yang kemudian
diteruskannya rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi ke
KPU Kota Kupang.
Bahwa dalam rekomendasi tanggal 22 Oktober 2016 itu Panwaslu
Kota Kupang secara jelas mengutip point ke-6 (enam) dari Surat
Edaran Bawaslu yang berbunyi: “apabila SEBELUM PENETAPAN
PASANGAN CALON oleh KPU Kota Kupang diterbitkan Keputusan Baru
yang mengembalikan Pejabat yang dipindahkan kepada POSISI
SEMULA, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id