putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

More documents

Recommendations

Info

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id Calon Walikota danWakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 merupakan upaya meloloskan Petahana Jonas Salean secara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut: a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 44/kpts/KPU- Kota.018.434078/2016 diterbitkan dari sebuah proses dan mekanisme kerja sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal yang mana sejak awal dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 36/Kpts/KPU- Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Jumlah Kursi paling sedikit bagi pasangan calon melalui partai politik dikalikan 20% dari total kursi di DPRD Kota Kupang atau akumulasi total suara sah partai politik pada pemilu legislatif 2014 paling sedikit 25%; b. Surat KPU Nomor 573/KPU/X/2016 tanggal 23 Oktober 2016, menegaskan kepada KPU daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk melaksanakan penetapan pasangan calon berdasarkan syarat pencalonan dan syarat calon sepanjang hasil penelitian memenuhi syarat. Sementara bagi kepala daerah yang diduga melanggar Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau berkaitan dengan masalah Hukum diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; c. Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 67 mengatur tentang pelaksanaan penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon, sebagaimana tertulis sebagai berikut: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pasangan calon melaksanakan pleno penetapan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, menetapkan bakal pasangan calon sebagai pasangan calon peserta pemilihan tahun 2017”. Terhadap hal ini maka Jonas Salean yang berpasangan dengan Nikolaus Fransiskus adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 memenuhi syarat administrasi dari aspek pencalonan karena ada enam partai politik yang memiliki dukungan 24 kursi dari batas minimal dukungan delapan kursi; dan secara syarat calon berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 42 dokumen pasangan calon inipun memenuhi syarat; (3) Teradu membantah jika keputusan meloloskan Jonas Salean yang berpasangan dengan Nikolaus Fransiskus didasarkan atas Surat Edaran Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id Bawaslu Nomor 0649/K.BAWASLU/PM.06.00/X/2016, yang oleh Pengadu I disebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut; a. Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1732/D/X/ 2016 tentang pembatalan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/969/D/VI/2016 tentang mutasi jabatan tanggal 1 Juli 2016 dengan tembusannya disampaikan kepada KPU Kota Kupang tanggal 23 Oktober 2016. Surat Keputusan pembatalan tersebut dikeluarkan tertanggal 21 Oktober 2016 sebelum tanggal 24 Oktober 2016 sebagai jadual penetapan bakal calon menjadi calon; b. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0649/K.BAWASLU/PM.06.00/X/ 2016 adalah surat yang mempunyai kekuatan hukum sehingga Panwaslu Kota Kupang dalam rekomendasi Nomor 87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 menggunakannya sebagai dasar hukum. Bahkan, dalam Berita Acara Pleno Nomor 9/Panwaslu/KK/X/2016 Panwaslu Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2016 merekomendasikan KPU Kota Kupang untuk menyikapi sebagai berikut „..... selanjutnya, apabila sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU Kota Kupang diterbitkan Keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula, maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk ke dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.‟ Hal ini diperkuat lagi dengan surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 92/Panwas/KK/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan Nomor 94/Panwas/KK/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016; c. Surat Edaran Bawaslu No.0649/K.BAWASLU/PM.06.00/X/2016 nyatanyata adalah tidak bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang No. 10 Tahun 2016, tetapi menggambarkan tindakan yang dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Bawaslu RI adalah lembaga penyelenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bagian ketiga paragraf satu Pasal 73 dan 74 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu termasuk KPU Kota Kupang melaksanakan apa yang menjadi surat rekomendasi, surat edaran, surat keputusan dari Bawaslu dengan melakukan Pleno terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Kupang pada tanggal 29 Oktober 2016 yang dituangkan pada Berita Acara Nomor 74/BA/X/2016 dan Model PAPTL-2 Nomor 275/KPU-Kota.018.434078/X/2016 tindak lanjut Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Page 1 and 2: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 19: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 71 and 72:
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
show all

putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?