putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

More documents

Recommendations

Info

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id sebagai Calon Wakil Walikota Kupang, padahal dalam kapasitas sebagai petahana, Jonas Salean telah melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Kupang pada tanggal 1 Juli 2016 yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (3) Pasal 11 huruf c “Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: ... c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Para Teradu mengabaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang secara limitatif telah menegaskan larangan bagi petahana melakukan mutasi jabatan dalam masa 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, dan apabila mutasi jabatan tersebut dilakukan maka dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah; (4) Pasal 11 huruf d yang mengatur “Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: ...d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.” Para Teradu sama sekali tidak mengindahkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dipakai sebagai sarana menakar perbuatan mutasi pada tanggal 1 Juli 2016 yang dilakukan oleh petahana Jonas Salean. 6. Pengadu II mengadukan Teradu XIV, XV, dan XVI atas sikap inkonsisten dalam hal rekomendasi mengenai dugaan pelanggaran Pilkada berupa penggantian pejabat oleh paslon petahana. Selain itu, Para Teradu juga tidak mematuhi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016, sehingga berdasarkan Pasal 193 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Para Teradu telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU a quo. Oleh karena itu, tindakan Para Teradu jelas merupakan tindak pidana Pemilu yang harus diproses/ditindaklanjuti oleh atasannya yaitu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu RI, juga Kepolisian Republik Indonesia c.q. Polda Nusa Tenggara Timur. SIMPULAN [2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII telah melanggar asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, dan asas jujur sebagaimana diatur dalam Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 12 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 2. Teradu XIV, XV, dan XVI telah melanggar asas kepastian hukum atas sikapnya yang tidak konsisten dan melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 193 UU Nomor 10 Tahun 2016 atas pembangkangannya terhadap atasan. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelengara Pemilu; 3. Menjatuhkan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu. [2.4] Para Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P1-1 sampai dengan P1-12, bukti P2-1 sampai dengan P2-2 sebagai berikut: 1. Bukti P1-1 : Salinan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/ PM.06.00/X/2016 Perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bukti P1-2 : Salinan Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 44/Kpts/KPU- Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017; 3. Bukti P1-3 : Salinan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1728/ D/X/2016 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Nomor BKD.821/971/D/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; 4. Bukti P1-4 : Salinan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1726/ D/X/2016 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Nomor BKD.821/969/D/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang; 5. Bukti P1-5 : Salinan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD.821/1734/ D/X/2016 tentang Pembatalan Keputusan Walikota Nomor Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Page 1 and 2: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 7: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 59 and 60:
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
show all

putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?