putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
Penetapan Paket Sahabat yakni Jonas Saelan dan Nikolaus
Fransiskus oleh KPU Kota Kupang, tidak menggunakan peraturan
perundang-undangan seperti yang direkomendasikan Panwaslu Kota
Kupang, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016, tetapi justru menggunakan
salah satu butir dari Surat Edaran Bawaslu RI, yakni bahwa apabila
sebelum calon itu ditetapkan oleh KPU, tetapi dia terlebih dahulu
sudah melakukan pembatalan SK Mutasi, maka dianggap tidak ada
perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 71 ayat 2,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal sudah dijelaskan
kepada KPU bahwa Surat Edaran Bawaslu itu bukan norma hukum
baru, lagi pula Surat Edaran Bawaslu itu hanya bersifat mengikat
secara internal (mengikat Panwaslu) dalam mengeluarkan
rekomendasi. Karena itu maka, waktu 7 (tujuh) hari yang digunakan
oleh KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu patut
dipertanyakan apakah KPU Kota dalam menguji kembali
rekeomendasi Panwaslu Kota Kupang, dilakukan kajian secara
cermat, sungguh-sungguh dan profesional? Karena bukankah Surat
Edaran Bawaslu dalam Kedudukan Hierarki Hukum di Indonesia
bukanlah sebuah produk peraturan perundang-undangan?;
8. Bahwa terhadap penetapan Jonas Salean dan Nikolaus Fransiskus
sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang, SK Penetapan
yang diterbitkan oleh KPU Kota itu, akhirnya Paket Firmanmu
melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan pengaduannya yang
kemudian diproses dalam Musyawarah Sengketa Pemilihan Walikota
Kupang;
9. Bahwa dalam Musyawarah tanggal (Teradu XV lupa tanggal dan
harinya) Pelapor Paket Firmanmu menghadirkan Prof. Dr. Philipus
Mandiri Hadjon, SH, Ahli Hukum Tata Negara, untuk memberikan
keterangan menurut keahliannya. Dalam keterangannya itu Ahli
menilai bahwa Surat Edaran itu bertentangan dengan UU Nomor 10
Tahun 2016 dan bahwa Pembatalan SK Mutasi yang dilakukan oleh
Setda Pemkot dan ditandatangi oleh Jonas Salean pada hari Jumat
tanggal 21 Oktober 2016, menjelang penetapan calon peserta
pemilihan oleh KPU Kota tanggal 24 Oktober 2016, dinilai oleh ahli
sebagai sebuah etiket buruk. Karena secara normatif, sebuah SK
diperbaiki/dibatalkan paling lama lima (5) hari sejak diterbitkan SK;
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id