putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

More documents

Recommendations

Info

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang pasca pengundangannya tanggal 1 Juli 2016. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada pokoknya adalah menyangkut: a. Bagaimanakah hukumnya jika penggantian pejabat dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diundangkan? b. Bagaimanakah hukumnya jika mutasi pejabat dilakukan oleh Kepala Daerah dilakukan pada hari diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada tanggal 1 Juli 2016 tersebut? c. Bagaimanakah hukumnya jika Kepala Daerah tersebut membatalkan Keputusannya itu dan mengembalikan para pejabat yang dimutasi itu kepada kedudukan semula sebelum Keputusan mutasi itu dikeluarkan? 3) Sebagai respon terhadap pertanyaan-pertanyaan Bawaslu Provinsi tersebut-- setelah melakukan diskusi dan dengan mempertimbangkan pendapat dari tenaga ahli dan tenaga asistensi bidang hukum-- Badan Pengawas Pemilumengambil kesimpulan yang kemudian dituangkan sebagai keputusan Rapat Pleno, yakni sebagai berikut: (1) Terhadap perbuatan kepala daerah yang melakukan penggantian pejabat sebelum tanggal 1 Juli 2016, yakni sebelum UU Nomor 10 Tahun 2016 diundangkan, maka perbuatan tersebut ditangani sesuai dengan ketetentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; (2) Terhadap perbuatan kepala daerah yang melakukan penggantian pejabat setelah tanggal 1 Juli 2016, yakni setelah UU Nomor 10 Tahun 2016 diundangkan, maka perbuatan tersebut ditangani sesuai dengan ketetentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016; (3) Dalam hal kepala daerah membatalkan Surat Keputusan tentang penggantian pejabat tersebut dengan mengeluarkan keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dimutasi kepada posisi semula, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016; 4) Pertimbangan Bawaslu mengambil sikap tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bahwa tindakan mengangkat dan memindahkan pegawai pada jabatanjabatan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah kewenangan yang sah dari seorang Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; (2) Bahwa dalam rangka menciptakan Pemilu yang demokratis, kewenangan kepala daerah untuk melakukan penggantian pajabat di lingkungan Pemda secara terbatas dilarang oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; (3) Bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan pembuat Undang-Undang, serta berdasarkan penafsiran sistematis, bahwa tujuan hukum dari ketentuan “melarang Kepala Daerah melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon” adalah untuk menghindari adanya tindakan atau keputusan kepala daerah yang dapat merugikan atau menguntungkan pasangan calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini, para pejabat yang diangkat atau yang diuntungkan oleh tindakan Kepala Daerah tersebut dinilai akan melakukan balas budi kepada Kepala Daerah tesebut dalam “berbagai bentuk dukungan yang menguntungkan” ketika kepala daerah tersebut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala daerah. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; (4) Bahwa dengan dibatalkannya Keputusan tentang pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud di atas dan secara serta-merta mengembalikan para pejabat yang diganti itu kepada kedudukan semula, Bawaslu menilai bahwa orang yang sempat diangkat menduduki jabatan melalui Keputusan yang sudah dibatalkan tersebut tidak lagi berpotensi untuk memberikan dukungan atau keuntungan melalui jabatannya kepada Kepala Daerah tersebut dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut; (5) Bahwa tentang perbuatan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (pengangkatan pejabat yang dilakukan Kepala Daerah sebagaimana Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Page 1 and 2: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 11: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 63 and 64:
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
show all

putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?