putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
73. Bukti T4-3 : Salinan Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang Nomor 87/PANWAS-
KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016;
74. Bukti T4-4 : Salinan Berita Acara Pleno Panwaslu Kota Kupang tanggal 06
November 2016;
75. Bukti T4-5 : Salinan Putusan Sengketa Nomor 001/PWSL-KK/X/2016 tanggal
07 November 2016.
[2.9] DKPP telah meminta keterangan Ahli yaitu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ir. Ahmad
Riza Patria, MBA, dan Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Prof.
Dr. Philipus M. Hadjon.
Dalam keterangannya, Ir. Ahmad Riza Patria, MBA menerangkan bahwa:
1. Menurut UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Pasal 71 menyebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil
negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon;
2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil
Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri;
3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil
Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri
maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan
pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
4. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
diatas maka petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
5. Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pasal 87A ayat 1, 2, dan 3 yang
menyebutkan bahwa Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan
akhir masa jabatan. Berikutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa bakal calon selaku
petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah
Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan
pasangan calon. Selanjutnya, dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id