putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
(3) Setelah mencermati uraian di atas, Teradu XV perlu jelaskan mengapa
Pengadu II mengatakan bahwa ada inkonesistensi sikap dan keputusan
Panwaslu Kota terhadap Rekomendasi Pelanggaran Administratif dan
Keputusan Sengketa Pemilihan.
a. Bahwa tidak ada inkonsistensi sikap dalam memberikan rekomendasi
pelanggaran administratif dan mengeluarkan Keputusan Sengketa
Pemilihan. Pada rekomendasi panwaslu Kota Kupang secara eksplisit
dikatakan bahwa Jonas Salean sebagai bakal calon walikota telah
melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Oleh karena itu, Panwaslu Kota Kupang meminta KPU Kota Kupang
untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Memang terdapat kutipan Surat
Edaran Bawaslu dalam rekomendasi itu, namun Teradu XV tahu bahwa
Surat Edaran itu bukan sebuah norma hukum baru. Dengan kata lain,
Surat Edaran Bawaslu bukan merupakan sebuah peraturan perundangundangan;
Bahwa benar, dalam rekomendasi itu, Panwaslu mengutip butir keenam
dari Surat Edaran Bawaslu RI. Bagi Panwaslu, surat ini terikat secara
internal. Karena itu, mengutip kembali poin Surat Edaran itu dalam
Rekomendasi adalah sebuah bentuk ketaatan dan kepatuhan kami
terhadap hierarki yang lebih tinggi. Namun, KPU Kota Kupang malah
menjadikan Surat Edaran Bawaslu RI ini dasar menetapkan Jonas
Salean sebagai Calon Walikota. Padahal, Surat Edaran itu bukanlah
sebuah produk peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa kemudian dalam Sengketa Pemilihan, Panwaslu Kota Kupang
memutuskan untuk membatalkan SK pencalonan Jonas Salean sebagai
Walikota untuk menegaskan bahwa Dasar Utama Rujukan Panwaslu
dalam mengambil keputusan
adalah peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan. Jadi, sebenarnya tidak ada inkonsistensi sikap
Panwaslu dalam menegakan aturan. Karena Panwaslu, yang nota bene
adalah wasit, telah berkomitmen untuk berlaku secara jujur dan adil
dengan berpihak pada hukum sebagai Panglima Tertinggi untuk
menegakan aturan;
c. Teradu XV menilai bahwa apa yang Panwaslu Kota Kupang lakukan ini
sudah sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id