putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
integritas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, khususnya melalui upaya
penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu;
2) Terhadap substansi aduan, Teradu VI, VII, dan VIII menyampaikan jawaban
sebagai berikut:
(1) Pada 1 Juli 2016 Walikota Kupang Jonas Salean melakukan penggantian
pejabat sebanyak 41 orang;
(2) Terkait dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 yang dilakukan oleh Walikota Kupang Jonas Salean dan Bupati
Lembata Eliaser Yentji Sunur, Bawaslu Provinsi NTT melakukan konsultasi
lisan dan tertulis kepada Bawaslu RI;
(3) Pada 11 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi NTT mengeluarkan surat Nomor
266/Bawaslu-Prov/NTT/X/2016 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan terkait
dugaan pelanggaran penggantian pejabat oleh Walikota Kupang Jonas
Salean dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur;
(4) Pada 20 Oktober 2016, Bawaslu Provinsi NTT menerima Surat Nomor
0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman Penanganan
Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur
pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
(5) Setelah menerima surat tersebut, Bawaslu Provinsi NTT langsung
meneruskan/melanjutkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk
dipedomani;
(6) Sekretaris Daerah Kota Kupang Bernadus Benu pada 21 Oktober 2016
mengeluarkan surat dengan Nomor BKD.821/1752/D/X/2016 perihal
Penyampaian Keputusan Pembatalan Pelantikan tanggal 1 Juli 2016 yang
ditujukan kepada Panwaslu Kota Kupang. Dalam surat tersebut terlampir 41
surat keputusan Walikota Kupang tentang pembatalan pemberhentian/
pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. SK
pembatalan ditandatangani oleh Walikota Kupang Jonas Salean;
(7) Pada 22 Oktober 2016, Panwaslu Kota Kupang mengeluarkan surat Nomor
87/Panwas-KK/X/2016 perihal Rekomendasi Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang kepada KPU
Kota Kupang. Dalam rekomendasi itu dikutip juga poin enam dari SE
Bawaslu Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman
Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat
Sebagaimana Diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
(8) Poin 6 SE a quo berbunyi “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menerbitkan keputusan
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id