putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
undangan dan tidak mengabaikan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan khususnya Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang No. 10
Tahun 2016. Hal mana berdasarkan fakta Jonas Salean selaku Walikota
sebelum penetapan pasangan calon telah melakukan tindakan
pembatalan terhadap pejabat yang dimutasi pada tanggal 1 Juli 2016.
Dalam situasi ini dapat dilihat sebagai kekosongan hukum, sehingga
Surat Edaran Bawaslu tanggal 20 Oktober 2016 sebagai jawaban atas
kekosongan hukum itu, dan Bawaslu RI sebagai sebuah lembaga
penyelenggara yang diberi sebagian kekuasan peradilan pemilu berhak
menerbitkan regulasi/keputusan tidak biasa/keputusan sejarah
(landmark decision) untuk memutuskan sesuatu yang tidak diatur dalam
undang-undang demi mengisi kekosongan hukum, pada Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71. Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-
Kota.018.434078/2016 KPU Kota Kupang tidak bertentangan dengan
peraturan Undang-undang yang berlaku;
d. KPU Kota Kupang dalam proses penetapan menjamin pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu
sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. KPU Kota
Kupang dalam keputusannya telah melakukan pertimbangan dan
penilaian yang mendalam terhadap Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, sehingga berhadapan dengan fakta Jonas Salean, pada
tanggal 21 Oktober 2016 melalui surat keputusannya telah
membatalkan tindakan mutasi yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2016,
KPU Kota Kupang sampai pada kesimpulan bahwa tindakan hukum
administrasi dengan sendirinya telah selesai sehingga tidak dapat
menggunakan pasal tersebut sebagai pelanggaran. Hal ini dibahas dalam
rapat pleno KPU Kota Kupang tanggal 29 Oktober 2016 sebagai tindak
lanjut terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Kupang;
(5) Para Teradu membantah penerbitan Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-
Kota.018.434078/2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan alasan sebagai berikut:
a. selama sidang musyawarah sengketa Pilkada Kota Kupang digelar oleh
Panwaslu Kota Kupang, pada hari kedua tanggal 2 November 2016 kuasa
hukum KPU Kota Kupang memberikan tanggapan terhadap permohonan
pemohon paket FIRMAN-MU yang disampaikan para kuasa hukumnya
pada hari pertama tanggal 1 November 2016 telah dibantah.
Permohonan pemohon tidak memiliki legal standing karena secara formil
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id