putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
Tahun 2016.” Kalimat ini seolah-olah menjadi pengecualian atas tindakan
pelanggaran yang sudah terjadi. Jika demikian, maka norma hukum berupa
larangan dan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10
Tahun 2016 dapat dihapuskan/dihilangkan jika terjadi tindakan pembatalan
mutasi sebelum penetapan calon. Menurut Teradu X ini adalah norma baru
yang tidak terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 71
ayat (2) yang mana pasal tersebut hanya menyebut pengecualian atas
tindakan mutasi oleh petahana, yang tidak dapat disalahkan adalah kecuali
mendapat izin tertulis dari Mendagri. Pengecualian yakni jika ada
pembatalan SK mutasi hanya ada pada angka (6) Surat Edaran Bawaslu RI
Nomor 0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang
ditandatangani oleh Anggota Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, yang
kemudian dikutip masuk ke dalam alinea ke-4 BA Pleno Panwaslu Kota
Kupang. Padahal, dalam angka 2 Rekomendasi 87/Panwaslu-KK/X/2016
jelas disebutkan telah terjadi pelanggaran administrasi oleh Jonas Salean
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016;
(10) Dalam pertemuan koordinasi dengan KPU Provinsi NTT pada hari Minggu, 23
Oktober 2016 sore itu akhirnya dibahas soal adanya “bukti baru” berupa SK
pembatalan mutasi dan kaitannya dengan SE Bawaslu RI Nomor
0645/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 khususnya angka (6) yang menyatakan,
“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota menerbitkan keputusan baru yang
mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula maka
perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015
dan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016”. Penegasan KPU
Provinsi NTT saat itu adalah, karena KPU Kota Kupang punya waktu 7
(tujuh) hari untuk menyikapi rekomendasi Panwaslu Kota Kupang maka
sebaiknya segera dibuatkan surat tertulis ke KPU RI melalui KPU Provinsi
NTT agar mendapatkan petunjuk/penegasan secara tertulis;
(11) Dalam rapat pleno penetapan calon secara tertutup pada hari Senin, 24
Oktober 2016, KPU Kota Kupang menerima surat KPU RI Nomor
573/KPU/X/2016 tertanggal 23 Oktober 2016, perihal Penjelasan Ketentuan
Larangan Penggantian Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang oleh Bakal
Calon Berstatus Petahana. Surat tersebut memberi panduan kepada KPU
daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017 tentang bagaimana
menyikapi ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016. Intinya adalah,
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id