putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

More documents

Recommendations

Info

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id tumpukan perkara. Sementara dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kota Kupang, ada 3 sengketa yang dapat diselesaikan dalam limit waktu 12 hari, sesuai perintah UU Nomor 10 Tahun 2016. d) Dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang, ada azas hukum yang dilanggar oleh seorang bakal calon. Azas itu yang mengatakan bahwa; “nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua properia.” yang berarti: ”Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.” e) Bahwa ada azas hukum yang disebut “Actio Popularis” mengatakan bahwa Setiap orang dapat menggugat orang lain tanpa mempedulikan apakah orang yang bersangkutan menderita kerugian langsung maupun tidak langsung. Maka, seluruh komisioner Panwaslu Kota Kupang bersamasama bersepakat untuk tetap membacakan keputusan sengketa Paket Firmanmu sesuai dengan Hasil Pleno Panwaslu Kota Kupang tanggal 6 November 2016, sekitar pukul 23.15 Wita. 2. Dasar kedua yang dipakai oleh Bawaslu Provinsi untuk menerbitkan SK Pemberhentian itu adalah bahwa keputusan Panwaslu Kota Kupang itu melanggar asas penyelenggara pemilihan yakni asas Keadilan, asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Profesionalitas. Maka, kepada yang terhormat ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi NTT pada kesempatan ini Teradu XIV meminta untuk dijelaskan keempat asas yang dilanggar itu dari sisi Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Dasar ketiga, Panwaslu Kota Kupang dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan sengketa tidak mengindahkan perintah dan arahan secara hirarkis organisasi, baik dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id Pertanyaan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi adalah perintah dan arahan manakah yang tidak diikuti sehingga Panwaslu Kota Kupang dicap sebagai pembangkang dan berujung pemberhentian sementara? Apakah arahan bahkan perintah untuk mengubah Keputusan Pleno sengketa pemilihan Paket Firmanmu musti diikuti, padahal Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sudah dan selalu mengingatkan dan mengajarkan bahwa Pleno adalah Keputusan yang Tertinggi dari lembaga yang namanya Bawaslu atau Panwaslu? Walau diberhentikan sementara atau tenar disebut sebagai yang non aktif, tapi Teradu XIV merasa diperlakukan sangat kejam oleh Bawaslu Provinsi NTT, yang nota bene adalah orang tua Teradu XIV, yang memberi sanki yang sangat keras seperti yang terbaca dalam diktum kedua keputusan ini: ”Mencabut semua hak dan kewajiban ketua dan anggota Panwas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 untuk waktu tidak tentu.” Sungguh sangat tidak adil dan kejam, karena Teradu XIV dibiarkan menggantung tanpa sebuah kepastian. Namun, dalam pemberitaan media cetak lokal di Kupang merilis pernyataan salah seorang Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, tanggal 28 November 2016, yang mengatakan keputusan mengaktifkan kembali baru akan diambil oleh Bawaslu Provinsi setelah ada keputusan dari DKPP. Ini anomali, karena Teradu XIV sudah dihukum oleh Bawaslu Provinsi tanpa keputusan dari DKPP terlebih dahulu. Bahwa sesudah mendapat SK Pemberhentian itu, Teradu XIV membuat sebuah refleksi pada tanggal 15 November 2016. Refleksi yang kemudian berisi permintaan maaf dan pernyataan sikap itu, Teradu XIV serahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi melalui Pak Jemris Fointuna, sesudah Teradu XIV diklarifikasi pada Hari Senin tanggal 21 November 2016. Sementara untuk Bapak Ketua Bawaslu RI, Teradu XIV titip melalui Bapak Ihsan, yang saat itu mendampingi Bawaslu Provinsi NTT untuk mendengarkan klarifikasi kami. Dalam refleksi itu Teradu XIV katakan bahwa sanksi yang dialami walau non prosedural ini adalah sebuah wujud supra otorita, Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Page 1 and 2: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 47: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE

putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?