putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
sidang dari DKPP tanggal 9 November 2016 dan sempat menghadiri
sekali sidang sebagai pihak terkait, maka Teradu XIV membuat surat
pada tanggal 24 Nopember 2016 kepada Ketua Bawaslu Provinsi NTT, cq
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT perihal permintaan dokumen.
Namun, baru tanggal 13 Desember 2016, setelah Teradu XIV menelpon
Kepala Sekrtariat Bawaslu Provinsi NTT untuk mendapatkan dokumendokumen
ini, dijelaskan bahwa sebagai Ketua/anggota Panwaslu Kota
Kupang yang sudah diberhentikan sementara, Teradu XIV tidak memiliki
kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang kami minta.
Apabila dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim,
maka dokumen itu tentu akan diminta oleh lembaga yang berwenang
kepada Ketua Bawaslu Provinsi NTT yang telah mengambil alih tugas
dan kewenangan Panwaslu Kota, sejak tanggal 11 Nopember 2016.
Karena itu maka Teradu XIV hanya menulis nama bukti-bukti itu tanpa
disertai dengan bukti fisiknya. Tetapi ada yang Teradu XIV cantumkan,
karena memang bukti primer itu ada pada Teradu XIV.
Teradu XIV juga tidak dapat menghadirkan saksi-saksi karena
terkendala dengan biaya. Menghadiri sidang ini saja, Teradu XIV harus
mengusahakan meminjam kepada keluarga;
b. Teradu XIV mengucapkan banyak terimakaskih karena sidang DKPP ini
dapat dilaksanakan sehingga dapat menanggapi Pokok Pengaduan
Pengadu/pelapor melalui kuasa hukumnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban Teradu XIV kepada pelapor dan juga kepada publik,
khususnya masyarakat Kota Kupang;
c. Sidang DKPP kali ini bagi Teradu XIV adalah juga moment untuk
menyampaikan dengan resmi bahwa Ketua/Anggota Panwaslu Kota telah
diberhentikan sementara melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi NTT Nomor Nomor 262 KEP-BAWASLU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN
WEWENANG PANWAS PEMILIHAN KOTA KUPANG OLEH BAWASLU
PROVINSI NTT, tanggal 11 November 2016.
Ternyata Teradu XIV sudah dan sedang menjalani hukuman/sanksi
dalam jangka waktu yang tidak tentu, sebelum kami dijatuhkan sanksi
oleh DKPP sebagaimana diatur dalam perautran perundang-undangan.
Dengan kata lain, sanksi pemberhentian sementara yang sedang Teradu
XIV jalankan sekarang adalah sanksi yang diberikan kepada tanpa
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id