putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
ketentuan sebagaimana dimaksud yang dijelaskan di atas maka petahana yang
bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
6. Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU
No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pasal 88 ayat (1) menjelaskan bahwa Pasangan
Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: a). Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau
materi telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara; b)
Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara; c)
Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses
pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; d) Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau
elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh; e) Melakukan penggantian pejabat sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon
atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; f) Menggunakan kewenangan,
program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon
Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan g)
tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai
Petahana.
berikut:
Sedangkan Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon memberikan keterangan sebagai
1. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20
Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan
Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
2. Sifat Undang-Undang adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi Surat
Edaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Pembatalan SK Mutasi pada tanggal 21 Oktober 2016 adalah termasuk perbuatan
penggantian pejabat atau mutasi;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20
Oktober 2016 perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan
Penggantian Pejabat Sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 telah melahirkan norma baru yang tidak sejalan dengan ketentuan
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id