putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan kepada posisi semula
maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016.”;
(9) Pada 26 Oktober 2016, Paslon Jefirstson R. Riwu Kore dan Hermanus Man
mengajukan permohonan sengketa kepada Panwaslu Kota Kupang melalui
kuasa hukum Yohanes D. Rihi, dkk, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Oktober 2016, yang kemudian dicatat dalam Buku Register Perkara
Penyelesaian Sengketa Nomor 001/SP/Panwas-KK/X/2016 tanggal 26
Oktober 2016;
(10) Panwaslu Kota Kupang mengeluarkan Putusan Nomor 01/Prm/JR/X/2016
tanggal 7 November 2016 dengan amar putusan:
a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b. Meminta kepada KPU Kota Kupang untuk melaksanakan keputusan ini.
(11) Pada 11 November 2016, Bawaslu RI mengeluarkan surat kepada Bawaslu
Provinsi NTT dengan Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01 perihal
Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas Panwas
Kota Kupang. Surat tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut:
a. Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kupang;
b. Mengambilalih pelaksanaan tugas dan fungsi Panwaslu Kota Kupang dan
melakukan koreksi terhadap Putusan Sengketa Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Kupang sehingga sesuai dengan peraturan perundangundangan;
c. Segera melaksanakan perintah ini dan melaporkan kepada Bawaslu RI
pada kesempatan pertama;
(12) Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Bawaslu NTT mengeluarkan
Keputusan Nomor 262/KEP-Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016, yang pada pokoknya memberhentikan sementara Ketua dan Anggota
Panwaslu Kota Kupang atas nama: 1) Germanus Attawuwur; 2) Ismael
Manoe; dan 3) Noldi Tadu Hungu
(13) Pada 8 November 2016 Bawaslu Provinsi NTT mengirimkan surat kepada
Bawaslu RI dengan Nomor 256/Bawaslu-Prov NTT/XI/2016 perihal
penyampaian kronologis dan mohon petunjuk penyelesaian sengketa;
(14) Surat Bawaslu Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01 perihal Pemberhentian
Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas Panwas Kota Kupang,
selain berisikan perintah untuk memberhentikan Panwaslu Kota Kupang,
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id