putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

More documents

Recommendations

Info

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id Bawaslu Provinsi NTT untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kota Kupang; 14. Pada hari Jumat, Tanggal 11 Nopember 2016 Sekitar jam 20.54 Wita Teradu XV mendapat SMS dari salah satu wartawan Pos Kupang (media Lokal) atas nama Hermin, untuk mengkonfirmasi informasi mengenai Bawaslu yang akan membekukan Panwas Kota Kupang. Wartawan tersebut mengatakan apakah Teradu XV sudah dapat informasinya ? Kepada Wartawan tersebut Teradu XV sampaikan bahwa sampai saat ini Teradu XV belum mendapat informasi tersebut. dan dalam hitungan jam Sekitar pukul 23.30 wita, Teradu XV ditelpon oleh staf sekretariat Panwaslu Kota Kupang bahwa mereka akan ke rumah Teradu XV untuk mengantar surat tetapi pada saat itu Teradu XV tidak berada di rumah sehingga surat yang dimaksud tidak Teradu XV terima sampai saat ini. Esok harinya, Teradu XV mencoba untuk menghubungi Ketua Panwaslu Kota Kupang dan diinformasikan bahwa sekitar jam 23.00–23.45 Wita Para Teradu menerima surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT berupa Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 162/KEP-BAWASLU PROVINSI NTT TAHUN 2016-11-23 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA KUPANG OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTT yang ditandatangani oleh Ketua Bwaslu NTT Nelce R.P. Ringu. Teradu XV kaget, karena Surat Keputusan Pemberhentian Sementara tidak melalui prosedur normatif, yakni melalui Sidang Kode Etik DKPP terlebih dahulu, tetapi keputusan memberhentikan sementara justru sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTT; Akibat pemberhentian ini Teradu XV merasa diperlakukan tidak adil karena hak-hak Teradu XV pada bulan Oktober sampai hari ini tidak (belum?) dibayarkan dengan alasan yang tidak rasional; 15. Hari Minggu, tanggal 20 November 2016, Teradu XV mendapat Surat Perihal Undangan untuk Melakukan Klarifikasi dengan Tim Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi NTT yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 November 2016; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id (3) Setelah mencermati uraian di atas, Teradu XV perlu jelaskan mengapa Pengadu II mengatakan bahwa ada inkonesistensi sikap dan keputusan Panwaslu Kota terhadap Rekomendasi Pelanggaran Administratif dan Keputusan Sengketa Pemilihan. a. Bahwa tidak ada inkonsistensi sikap dalam memberikan rekomendasi pelanggaran administratif dan mengeluarkan Keputusan Sengketa Pemilihan. Pada rekomendasi panwaslu Kota Kupang secara eksplisit dikatakan bahwa Jonas Salean sebagai bakal calon walikota telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, Panwaslu Kota Kupang meminta KPU Kota Kupang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang terdapat kutipan Surat Edaran Bawaslu dalam rekomendasi itu, namun Teradu XV tahu bahwa Surat Edaran itu bukan sebuah norma hukum baru. Dengan kata lain, Surat Edaran Bawaslu bukan merupakan sebuah peraturan perundangundangan; Bahwa benar, dalam rekomendasi itu, Panwaslu mengutip butir keenam dari Surat Edaran Bawaslu RI. Bagi Panwaslu, surat ini terikat secara internal. Karena itu, mengutip kembali poin Surat Edaran itu dalam Rekomendasi adalah sebuah bentuk ketaatan dan kepatuhan kami terhadap hierarki yang lebih tinggi. Namun, KPU Kota Kupang malah menjadikan Surat Edaran Bawaslu RI ini dasar menetapkan Jonas Salean sebagai Calon Walikota. Padahal, Surat Edaran itu bukanlah sebuah produk peraturan perundang-undangan; b. Bahwa kemudian dalam Sengketa Pemilihan, Panwaslu Kota Kupang memutuskan untuk membatalkan SK pencalonan Jonas Salean sebagai Walikota untuk menegaskan bahwa Dasar Utama Rujukan Panwaslu dalam mengambil keputusan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Jadi, sebenarnya tidak ada inkonsistensi sikap Panwaslu dalam menegakan aturan. Karena Panwaslu, yang nota bene adalah wasit, telah berkomitmen untuk berlaku secara jujur dan adil dengan berpihak pada hukum sebagai Panglima Tertinggi untuk menegakan aturan; c. Teradu XV menilai bahwa apa yang Panwaslu Kota Kupang lakukan ini sudah sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Page 1 and 2:
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 3 and 4:
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 5 and 6: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
Page 55: SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PE
show all

putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?