putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
Senada dengan Teradu I, II, III, IV, dan V, Teradu VI, VII, dan VIII juga
membantah dalil yang diajukan oleh Pengadu I. Penerbitan Surat Nomor 264/Bawaslu-
Prov/NTT/XI/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran
Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/
KP.04.01/XI/2016 semata merupakan bentuk ketaatan Teradu VI, VII, dan VIII terhadap
atasan. Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kupang dan
Pembatalan Putusan Sengketa Panwas Kota Kupang Nomor 01/Prm/JR/X/2016 tanggal
07 November 2016 dilakukan atas perintah atasan yaitu Bawaslu Republik Indonesia
sebagaimana yang termuat dalam Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu-Prov
NTT/XI/2016 tanggal tanggal 11 November 2016 perihal Pemberhentian Sementara dan
Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panwaslu Kota Kupang.
Teradu IX, XI, XI, XII, dan XIII mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Nomor
44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun
2017 dilakukan dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Para Teradu telah berkonsultasi dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Berdasarkan hasil
konsultasi diputuskan bahwa oleh karena Calon Petahana memenuhi persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon maka Bakal Calon Walikota Kupang Jonas Salean
ditetapkan sebagai peserta Pilkada Kota Kupang Tahun 2017.
[4.5.] Menimbang pengaduan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan Teradu XIV, XV,
dan XVI telah bersikap inkonsisten dalam hal rekomendasi mengenai dugaan
pelanggaran Pilkada berupa penggantian pejabat oleh Paslon petahana. Selain itu, Para
Teradu juga tidak mematuhi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor
0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016. Pengadu II mendalilkan Para Teradu telah
melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016;
[4.6.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu XIV, XV, dan XVI yang pada
pokoknya mendalilkan bahwa dalam memutuskan laporan dugaan pelanggaran
ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Terlapor
Jonas Salean, Para Teradu berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Para Teradu berpendapat bahwa Surat Edaran hanya mengikat secara
internal. Oleh karena itu, dalam menyikapi laporan dimaksud maka harus berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Sikap tersebut jelas tidak berubah baik dalam rekomendasi Panwaslu Nomor
87/Panwaslu-KK/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 maupun dalam Putusan Sengketa
Nomor 01/Prm/JR/X/2016 tanggal 7 November 2016. Teradu XIV, XV, dan XVI juga
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id