putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
efektif, padahal dalam proses Pilkada Kota Kupang Tahun 2017 ditemukan petahana
melakukan mutasi jabatan pada 1 Juli 2016;
3. Pengadu I mengadukan Teradu VI, VII, dan VIII, atas tindakan membuat,
menandatangani, dan menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016
tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Tindak Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016;
4. Pengadu I mendalilkan Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII telah melanggar
ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:
1) Pasal 3 ayat (4) yang menegaskan “Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan sebaikbaiknya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan
pribadi atau golongan”.
Para Teradu menunjukkan sikap dan tindakan yang secara nyata menunjukkan
keberpihakannya kepada salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Kupang Tahun 2017 dalam bentuk menerbitkan ketentuan yang bertentangan
dengan undang-undang maupun asas hukum untuk dijadikan dasar oleh KPU
Kota Kupang dalam meloloskan Calon Walikota atas nama Jonas Saelan yang
secara jelas telah melakukan tindakan „penggantian pejabat‟ dalam tenggang
waktu yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam
ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2) Pasal 10 huruf a yang menyatakan “Dalam melaksanakan asas mandiri dan
adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. bertindak netral dan tidak
memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media
massa tertentu”.
Para Teradu menunjukkan keberpihakannya terhadap petahana dalam bentuk
penerbitan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/X/2016 tanggal 11 November
2016 tanpa memedulikan pelanggaran yang dilakukan petahana sebagaimana
ditegaskan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3) Pasal 11 huruf a yang mengatur “Dalam melaksanakan asas kepastian hukum,
Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a. melakukan tindakan dalam rangka
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id