putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat
yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang;
2. Penandatangan
Penandatangan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat
dilaksanakan dengan menggunakan tiga cara: a) atas nama (a.n.) atas
nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang menandatangani
surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab,
berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang
bersangkutan. Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain
yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan
huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.;
6) Secara yuridis, penerbitan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor
0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/1016, bertanggal 20 Oktober 2016 tersebut
adalah sah, dan oleh karenanya bukan merupakan pelanggaran kode etik.
Sebab, penerbitan surat itu dilakukan melalui prosedur yang sah, yakni melalui
Putusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu RI. Selain itu, Surat Edaran
tersebut diterbitkan sebagai “produk kebijakan internal” Bawaslu RI untuk
digunakan sebagai pedoman yang bersifat umum bagi Badan Pengawas Pemilu
Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam mengawasi
terlaksananya ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang
secara substansial berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir oleh aparat
pengawas Pemilu;
7) Selain untuk memberikan arahan yang pasti bagi Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penerapan Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, Bawaslu RI selalu memegang prinsip
mengedepankan hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi, termasuk
dalam proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 ini. Berkaitan
dengan itu, Bawaslu menghormati dan menghargai tindakan kepala daerah yang
melakukan koreksi dengan inisiatif sendiri terhadap keputusannya yang keliru
atau cacat yuridis;
2. Teradu VI, VII, dan VIII menyampaikan bantahan dan jawaban sebagaimana
diuraikan di bawah ini:
1) Para Teradu mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya
kepada Pengadu. Sebab, bagi Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu, apa
yang dilakukan oleh Pihak Pengadu dalam persidangan adalah sebuah bentuk
partisipasi masyarakat untuk ikut secara aktif menegakkan dan memelihara
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id