putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
ayat (4), Pasal 10 huruf a dan huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal
12 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
[4.2.] Menimbang pengaduan Pengadu I pada pokoknya mendalilkan Teradu VI, VII, dan
VIII berpihak, tidak jujur, dan melanggar asas kepastian hukum karena telah membuat,
menandatangani, dan menerbitkan Surat Nomor 264/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2016
tanggal 11 November 2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak
Lanjut Surat Bawaslu RI Nomor 1151/K.Bawaslu/KP.04.01/XI/2016. Pengadu I
mendalilkan Teradu VI, VII, dan VIII melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 10
huruf a dan huruf j, Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 12 huruf a Kode
Etik Penyelenggara Pemilu;
[4.3.] Menimbang pengaduan Pengadu I pada pokoknya mendalilkan Teradu IX, X, XI,
XII, dan XIII berpihak dan melanggar asas kepastian hukum karena telah menerbitkan
Keputusan Nomor 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016 tentang Penetapan Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kupang Tahun 2017. Melalui keputusan tersebut, Teradu IX, X, XI, XII, dan
XIII meloloskan Bakal Calon Walikota Kupang Tahun 2017 Jonas Salean yang berstatus
sebagai petahana, padahal yang bersangkutan secara nyata melanggar ketentuan Pasal
71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
[4.4.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan V yang pada
pokoknya membantah dalil Pengadu I yang menyatakan Teradu I, II, III, IV, dan V
berpihak, tidak jujur, dan melanggar asas kepastian hukum. Para Teradu mendalilkan
bahwa Surat Edaran Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 perihal Pedoman
Penanganan Pelanggaran Terkait Perbuatan Penggantian Pejabat Sebagaimana Diatur
pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diterbitkan sebagai respon atas
permohonan konsultasi dari beberapa daerah antara lain Kabupaten Cilacap, Kota
Kupang, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Boalemo. Penerbitan Surat Edaran
tersebut juga dilakukan melalui Rapat Pleno yang diikuti oleh seluruh komisioner
Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2016, sedangkan
penandatanganan Surat Edaran dimaksud dilakukan oleh Teradu II atas nama Teradu I
karena alasan urgensitas yang menuntut agar surat a quo diterbitkan segera, sementara
Teradu I sedang tidak berada di Jakarta. Proses penandatanganan Surat Edaran
tersebut telah sejalan dengan ketentuan Bab V Bagian A Peraturan Bawaslu Nomor 9
Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan.
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id