putusanno.125.126.132145tahun2016_bawasluri_ntt_kupang

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
yang diperintahkan oleh undang-undang. Teradu XV menolak laporan
Pengadu II yang mengatakan bahwa Teradu XV dan teman-teman sudah
melanggarkan kewajiban sebagai pengawas pemilihan;
d. Bahwa apa yang dilaporkan oleh Pengadu II bahwa tindakan yang
dilakukan berdampak pada tindakan pidana pemilihan juga Teradu XV
tolak, karena forum ini adalah Sidang Kode Etik, bukan pidana
pemilihan. Teradu XV perlu menegaskan, dugaan pidana pemilu sudah
tidak mungkin lagi dilaporkan karena sudah melebihi batas waktu tujuh
hari setelah diketahui;
e. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2016, ada demo dari Solidaritas
Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Kupang, yang salah satu
pernyataannya adalah:”Mendesak Bawaslu Pusat membatalkan
Keputusan Panwaslu Kota Kupang dan membekukan atau
memberhentikan Anggota Panwaslu Kota Kupang serta menugaskan
Bawaslu Provinsi NTT untuk mengambil alih tugas dan kewenangan
Panwaslu Kota Kupang.
Dalam waktu begitu singkat, Bawaslu Provinsi NTT mengeluarkan Surat
Keputusan Pemberhentian Sementara, yang Teradu XV nilai tidak sesuai
dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, Paragraf 5 (lima) tentang Pemberhentian pasal 99 sampai dengan
pasal 102 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Nomor 3 (tiga) Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian antar waktu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, Pasal 48 dan 49.
Hal ini menjadi tanda tanya bagi Teradu XV, bukankah dalam proses
pemberhentian Panwaslu Kota Kupang harus diberi kesempatan untuk
membela diri di hadapan DKPP. Begitupun apabila Pemberhentian
dilakukan seharusnya berdasarkan Putusan DKPP? Sementara yang
Teradu XV dan teman-teman alami adalah pemberhentian sementara
(bahkan dalam waktu yang tidak ditentukan) dilakukan tanpa melalui
perintah peraturan;
f. Bahwa Teradu XV dan kedua teman sudah sejak tanggal 11 November
2016 sampai dengan hari ini, bahkan dalam limit waktu yang tidak
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id