20140825_MajalahDetik_143

nasional
Elite partai anggota Koalisi
Merah Putih menggelar
konferensi pers menanggapi
putusan MK, Kamis malam
(21/8).
Rachman/detikcom
meminta MK membatalkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 535/KPPS/KPU
Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden tanggal 22 Juli 2014, serta
Keputusan KPU Nomor 536/KPPS/KPU Tahun
2014 tentang Penetapan Capres dan Presiden
terpilih tanggal 22 Juli 2014.
Kuasa hukum Prabowo-Hatta juga meminta
digelarnya pemilu ulang karena banyak masalah
di TPS, seperti di 5.349 TPS di Provinsi
Jawa Timur serta sejumlah daerah lain. Namun
Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil yang
diajukan pemohon, seperti adanya pelanggaran
secara TSM maupun kesalahan rekapitulasi
suara KPU, tidak terbukti. Baik melalui saksisaksi
yang diajukan di persidangan maupun
dengan alat bukti lain.
“Dalil pemohon tidak beralasan menurut
hukum,” kata hakim konstitusi Ahmad Fadlil
Sumadi.
Mahkamah juga menolak dalil soal penggunaan
daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar
pemilih khusus tambahan (DPKTb) untuk
memobilisasi pemilih guna memenangkan calon
nomor 2. Menurut MK, penggunaan DPTb
dan DPKTb tak bertentangan dengan hukum
dan konstitusi, melainkan justru memberi
kesempatan kepada pemilih yang tidak masuk
daftar pemilih tetap (DPT) untuk memberikan
suara. MK menilai tidak ada bukti penggunaan
DPTb dan DPKTb menguntungkan satu pasangan
calon atau sebaliknya, merugikan calon
lainnya.
Soal tudingan adanya politik uang, pemohon
juga tidak dapat menguraikan siapa pelaku,
siapa penerima, kapan, di mana, serta berapa
Majalah detik 25 - 31 agustus 2014