Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fokus<br />
Pengurus organisasi sayap<br />
Golkar, AMPI dan BMK 1957,<br />
setelah menyatakan sikap<br />
penolakan atas pemecatan<br />
Agung Laksono dari<br />
kepengurusan Partai Golkar,<br />
Jakarta, Minggu (10/8). DPP<br />
Golkar tengah memproses<br />
pemecatan kader-kader yang<br />
melawan Ical.<br />
Yudhi Mahatma/ANTARA FOTO<br />
Komisi Pemilihan Umum menyatakan pada 13<br />
Agustus 2014 telah menerima surat permintaan<br />
penggantian mereka sebagai anggota DPR<br />
terpilih. Padahal, menurut keduanya, tanggal<br />
itu belum 60 hari sejak ketetapan pemecatan<br />
pada 24 Juni 2014.<br />
Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, mengatakan<br />
hingga saat ini pihaknya masih mempelajari<br />
permintaan penggantian itu dan keberatannya.<br />
Aturan yang ada, kata Sigit, penggantian bisa<br />
dilakukan dengan batas waktu tiga hari sebelum<br />
pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober<br />
2014.<br />
Namun Mahyudin menyatakan masa menggugat<br />
ke mahkamah partai oleh Nusron dan<br />
Agus sudah kedaluwarsa karena telah lewat 60<br />
hari. “Mereka enggak gunakan, ya sudah, kami<br />
ajukan ke KPU untuk penggantian.”<br />
Merujuk pada tanggal pemecatan, semestinya<br />
batas kedaluwarsa itu 24 Agustus 2014.<br />
“Saya ndak tahu hitungan mereka, saya rasa hitungan<br />
kami sudah benar, deh,” kata Mahyudin.<br />
Mahyudin enggan berdebat dan menyuruh<br />
Nusron serta Agus ke pengadilan jika merasa<br />
keberatan atas keputusan penggantian dari<br />
DPP Gokar itu. “Kalau salah, silakan diuji secara<br />
hukum,” ujarnya. “Kalau DPP kalah, kita kembalikan.<br />
Kalau DPP menang, ya, selamat tinggal.”<br />
Nusron mengatakan, berdasarkan Undang-<br />
Undang Partai Politik, dia hanya bisa diganti jika<br />
meninggal, mengundurkan diri, pindah partai,<br />
atau melanggar aturan partai. Soal melanggar<br />
ketentuan partai, kata dia, itu masih menjadi<br />
sengketa dan ia berencana menggugat ke<br />
pengadilan.<br />
Agus Gumiwang menyatakan rentetan<br />
pemecatan dan surat pembatalan anggota<br />
DPR itu akan dibalasnya dengan menggugat<br />
beberapa pejabat teras Golkar yang dianggapnya<br />
menyebar kebohongan dan mencemarkan<br />
namanya. Ia berencana meminta ganti rugi Rp<br />
1 triliun, yang jika menang akan disumbangkan<br />
kepada korban semburan lumpur Lapindo,<br />
Majalah detik 25 - 31 agustus 2014
Change language