20140825_MajalahDetik_143

nasional
Pendukung Prabowo-Hatta
yang berusaha mendekati
gedung MK terlibat bentrok
dengan polisi saat sidang
putusan Kamis (21/8).
Rachman/detikcom
komisioner KPU pusat dan komisioner KPU di
sejumlah daerah serta pemberhentian tetap
bagi seluruh komisioner KPU Dogiyai, Papua.
“Ada apa dengan putusan MK” ucap Maqdir.
Di tempat berbeda, sejumlah elite politik Koalisi
Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta
menyatakan menerima putusan MK. Meski
begitu, mereka menganggap putusan itu tidak
mencerminkan keadilan substantif.
Sebaliknya, Trimedya Panjaitan, anggota tim
kuasa hukum Jokowi-JK, selaku pihak terkait,
menganggap putusan MK sudah adil. Sebab, selain
tak ada dalil pemohon yang bisa dibuktikan,
saksi yang dihadirkan tidak menjawab hal yang
dituduhkan. “MK sudah konsisten,” kata politikus
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Menurut Trimedya, setelah putusan ini,
Jokowi-JK, yang diusung partainya serta Partai
NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai
Hanura, bisa segera bersiap menjalankan
tugas sebagai pemimpin baru.
Sementara itu, komisioner KPU, Ida Budhiati,
menyatakan siap menjalankan saran MK, antara
lain agar KPU mengadministrasikan sistem
noken di Papua supaya ada legitimasi hukum,
juga soal DPKTb yang, oleh pendapat ahli pemohon,
disebut tidak sah.
Mengomentari tanggapan yang bertolak
belakang itu, Anwar Usman mengatakan MK
sudah mempertimbangkan secara masak
sebelum menjatuhkan putusan. “Putusan MK
memang tidak akan bisa menyenangkan kedua
belah pihak,” ujarnya. Anwar pun memasuki
mobilnya dan meninggalkan gedung MK, Kamis
menjelang tengah malam itu. ■
Kustiah, DEDEN G. | DIMas
Majalah detik 25 - 31 agustus 2014