IPS (Ratna)

Black Cyan 121 121
munikasi maupun dengan wesel, cek atau
sarana lainnya.
7) Menerima pembayaran dari tagihan atas
surat berharga dan melakukan perhitungan
dengan pihak ketiga.
8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang
dan surat berharga.
9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan
pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10) Melakukan penempatan dana dari nasabah
ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga
yang tidak tercatat di bursa efek.
11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha
kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
12) Menyediakan pembiayaan atau melakukan
kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditentukan
oleh Bank Indonesia.
13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan
oleh bank sejauh tidak bertentangan
dengan Undang-undang Perbankan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud di atas, menurut pasal 7 UU
Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank umum dapat
pula:
1) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia (BI);
2) melakukan kegiatan penyertaan modal pada
bank antara lain di bidang keuangan,
seperti sewa guna usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga
kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan
Bank Indonesia;
3) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara
untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan Bank Indonesia;
dan
4) bertindak sebagai pendiri dana pensiun
dan pengurus dana pensiun sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundangundangan
pensiun yang berlaku.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
Bab 4 - Lembaga Keuangan dan Perdagangan Internasional
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat
didirikan dan dimiliki oleh warga negara
Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki
bersama di antara ketiganya.
Bentuk hukum BPR dapat berupa: Perusahaan
Daerah; Koperasi; Perseroan Terbatas;
bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
Menurut pasal 13 UU Perbankan No. 10 tahun
1998, Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan
usaha sebagai berikut.
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
2) Memberikan kredit.
3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan
dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka,
sertifikat deposito, dan/atau tabungan
pada bank lain.
Menurut pasal 14 UU Perbankan No. 10
tahun 1998, BPR dilarang melakukan kegiatan
usaha sebagai berikut.
1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut
serta dalam lalu lintas pembayaran.
2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta
asing.
3) Melakukan penyertaan modal.
4) Melakukan usaha perasuransian.
5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
3. Berdasarkan kepemilikan modal
Berdasarkan kepemilikan modal, bank di Indonesia
dibedakan menjadi 5, yaitu bank pemerintah,
bank swasta nasional, bank swasta asing,
kerja sama bank swasta nasional dan bank swasta
asing, dan bank koperasi.
Bank Pemerintah
Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki
oleh pemerintah. Bank Pemerintah dibagi
atas bank umum, bank tabungan, dan bank
pembangunan.
Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan
dananya terutama menerima
simpanan dalam bentuk giro dan deposito
dan dalam usahanya memberikan kredit
jangka pendek.
Bank Tabungan adalah bank yang dalam
pengumpulan dananya terutama sebagai
121