02.07.2013 Views

IPS (Ratna)

IPS (Ratna)

IPS (Ratna)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP) yang selama<br />

masa kepemimpinan rezim Orde Baru menjadi<br />

“hantu” yang sangat menakutkan insan pers.<br />

Pada saat yang sama lahir UU No. 9 Tahun 1998<br />

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di<br />

muka umum. Dengan kebebasan tersebut, semangat<br />

masyarakat untuk menyampaikan opini dan pendapatnya<br />

dalam berbagai demonstrasi semakin<br />

banyak dan leluasa. Sejak itu berkembanglah gerakan<br />

transparansi, demokratisasi, dan partisipasi<br />

aktif rakyat dalam kehidupan politik. Pemerintah<br />

mulai banyak mendengarkan aspirasi rakyat sebelum<br />

mengambil keputusan karena rakyat tidak<br />

segan-segan mengungkapkan tuntutannya dalam<br />

bentuk demonstrasi-demonstrasi. Habibie juga menyetujui<br />

dibebaskannya beberapa tahanan politik<br />

dan narapidana politik, terutama tahanan politik Orde<br />

Baru.<br />

b. Reformasi setengah hati<br />

Sejak berlakunya UU No. 28 tahun 1999 tentang<br />

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas<br />

dari KKN, hampir tidak ada perubahan yang<br />

yang berarti dalam praktik pemerintahan Indonesia.<br />

Desakan untuk menghilangkan praktik korupsi<br />

sering lebih menjadi jargon politik daripada upaya<br />

nyata. Meskipun demikian, pemerintah terus<br />

berusaha memberantas KKN sebagaimana diamanatkan<br />

UU.<br />

c. Pemilu 1999<br />

Kehidupan politik nasional mengalami perubahan<br />

yang demokratis sejak pemerintahan Habibie<br />

dengan munculnya partai-partai politik baru.<br />

Pelaksanaan Pemilu dilakukan pada Bulan Juni<br />

1999. Dari 100 partai politik yang terdaftar, hanya<br />

48 partai politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan<br />

untuk mengikuti pemilu. Pemilu dilaksanakan<br />

untuk membentuk sebuah pemerintahan<br />

baru yang kuat, dapat dipercaya, dan mampu menyelesaikan<br />

berbagai krisis yang melanda bangsa<br />

Indonesia. Pemilihan umum kali ini dilakukan dengan<br />

sistem distrik/perwakilan dan asas Langsung,<br />

Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Pemilu berlangsung<br />

tertib, aman dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.<br />

Lima partai utama yang mengumpulkan suara<br />

terbanyak dalam Pemilu 1999 adalah sebagai berikut.<br />

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)<br />

yang diketuai Megawati Soekarnoputri.<br />

2. Partai Golkar (Golongan Karya) yang diketuai<br />

Akbar Tanjung.<br />

3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai<br />

Hamzah Haz.<br />

Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional<br />

4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai<br />

Matori Abdul Djalil.<br />

5. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai<br />

Amien Rais.<br />

Karena tidak ada partai politik yang memperoleh<br />

suara mayoritas dalam Pemilu tahun 1999,<br />

maka Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden<br />

RI dalam sidang umum MPR 1999. Sedangkan<br />

Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil<br />

Presiden RI.<br />

Gambar 7.1.6<br />

Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih<br />

sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Pemilihan<br />

Umum pada tahun 1999.<br />

d. Timor Timur lepas dari Indonesia<br />

Perubahan politik di Indonesia yang terjadi<br />

sejak Mei 1998 membuka babak baru bagi penyelesaian<br />

masalah Timor Timur. Presiden Habibie<br />

menawarkan opsi otonomi luas bagi rakyat Timor<br />

Timur.<br />

Dengan cepat Portugal dan PBB menyambut<br />

usul Habibie dan hanya dalam tempo 4 bulan kemudian,<br />

pada 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal<br />

menandatangani kesepakatan mengenai paket otonomi<br />

Timor Timur yang membuka jalan bagi kirakira<br />

800.000 jiwa rakyat Timor Timur untuk menentukan<br />

masa depan mereka. Jika paket otonomi<br />

itu diterima, maka Timor Timur tetap menjadi bagian<br />

dari wilayah Indonesia dengan otonomi yang<br />

luas. Tetapi, jika paket itu ditolak, Indonesia akan<br />

melepas Timor Timur menjadi negara merdeka.<br />

Jajak pendapat Timor Timur dilaksanakan pada<br />

tanggal 31 Agustus 1999. Sekjen PBB Kofi Annan<br />

mengumumkan hasil pemungutan suara Timor Timur<br />

empat hari lebih cepat dari jadwal yang telah<br />

dibicarakan banyak pihak. Tanggal 4 September<br />

1999, dalam sidang khusus Dewan Keamanan, Kofi<br />

Annan mengumumkan bahwa 78% penduduk Timor<br />

Timur (344.580 orang) menolak memilih otonomi<br />

luas yang ditawarkan pemerintah Indonesia<br />

dan hanya 21,5% (94.388) yang memilih otonomi.<br />

MPR kemudian mengesahkan hasil jajak pendapat<br />

tersebut pada tanggal 19 Oktober 1999. Sejak<br />

saat itu, Timor Timur secara resmi lepas dari Nega-<br />

243<br />

sumber: Indonesia in the Soeharto Years

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!