You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP) yang selama<br />
masa kepemimpinan rezim Orde Baru menjadi<br />
“hantu” yang sangat menakutkan insan pers.<br />
Pada saat yang sama lahir UU No. 9 Tahun 1998<br />
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di<br />
muka umum. Dengan kebebasan tersebut, semangat<br />
masyarakat untuk menyampaikan opini dan pendapatnya<br />
dalam berbagai demonstrasi semakin<br />
banyak dan leluasa. Sejak itu berkembanglah gerakan<br />
transparansi, demokratisasi, dan partisipasi<br />
aktif rakyat dalam kehidupan politik. Pemerintah<br />
mulai banyak mendengarkan aspirasi rakyat sebelum<br />
mengambil keputusan karena rakyat tidak<br />
segan-segan mengungkapkan tuntutannya dalam<br />
bentuk demonstrasi-demonstrasi. Habibie juga menyetujui<br />
dibebaskannya beberapa tahanan politik<br />
dan narapidana politik, terutama tahanan politik Orde<br />
Baru.<br />
b. Reformasi setengah hati<br />
Sejak berlakunya UU No. 28 tahun 1999 tentang<br />
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas<br />
dari KKN, hampir tidak ada perubahan yang<br />
yang berarti dalam praktik pemerintahan Indonesia.<br />
Desakan untuk menghilangkan praktik korupsi<br />
sering lebih menjadi jargon politik daripada upaya<br />
nyata. Meskipun demikian, pemerintah terus<br />
berusaha memberantas KKN sebagaimana diamanatkan<br />
UU.<br />
c. Pemilu 1999<br />
Kehidupan politik nasional mengalami perubahan<br />
yang demokratis sejak pemerintahan Habibie<br />
dengan munculnya partai-partai politik baru.<br />
Pelaksanaan Pemilu dilakukan pada Bulan Juni<br />
1999. Dari 100 partai politik yang terdaftar, hanya<br />
48 partai politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan<br />
untuk mengikuti pemilu. Pemilu dilaksanakan<br />
untuk membentuk sebuah pemerintahan<br />
baru yang kuat, dapat dipercaya, dan mampu menyelesaikan<br />
berbagai krisis yang melanda bangsa<br />
Indonesia. Pemilihan umum kali ini dilakukan dengan<br />
sistem distrik/perwakilan dan asas Langsung,<br />
Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Pemilu berlangsung<br />
tertib, aman dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.<br />
Lima partai utama yang mengumpulkan suara<br />
terbanyak dalam Pemilu 1999 adalah sebagai berikut.<br />
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)<br />
yang diketuai Megawati Soekarnoputri.<br />
2. Partai Golkar (Golongan Karya) yang diketuai<br />
Akbar Tanjung.<br />
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diketuai<br />
Hamzah Haz.<br />
Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional<br />
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai<br />
Matori Abdul Djalil.<br />
5. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diketuai<br />
Amien Rais.<br />
Karena tidak ada partai politik yang memperoleh<br />
suara mayoritas dalam Pemilu tahun 1999,<br />
maka Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden<br />
RI dalam sidang umum MPR 1999. Sedangkan<br />
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil<br />
Presiden RI.<br />
Gambar 7.1.6<br />
Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih<br />
sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Pemilihan<br />
Umum pada tahun 1999.<br />
d. Timor Timur lepas dari Indonesia<br />
Perubahan politik di Indonesia yang terjadi<br />
sejak Mei 1998 membuka babak baru bagi penyelesaian<br />
masalah Timor Timur. Presiden Habibie<br />
menawarkan opsi otonomi luas bagi rakyat Timor<br />
Timur.<br />
Dengan cepat Portugal dan PBB menyambut<br />
usul Habibie dan hanya dalam tempo 4 bulan kemudian,<br />
pada 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal<br />
menandatangani kesepakatan mengenai paket otonomi<br />
Timor Timur yang membuka jalan bagi kirakira<br />
800.000 jiwa rakyat Timor Timur untuk menentukan<br />
masa depan mereka. Jika paket otonomi<br />
itu diterima, maka Timor Timur tetap menjadi bagian<br />
dari wilayah Indonesia dengan otonomi yang<br />
luas. Tetapi, jika paket itu ditolak, Indonesia akan<br />
melepas Timor Timur menjadi negara merdeka.<br />
Jajak pendapat Timor Timur dilaksanakan pada<br />
tanggal 31 Agustus 1999. Sekjen PBB Kofi Annan<br />
mengumumkan hasil pemungutan suara Timor Timur<br />
empat hari lebih cepat dari jadwal yang telah<br />
dibicarakan banyak pihak. Tanggal 4 September<br />
1999, dalam sidang khusus Dewan Keamanan, Kofi<br />
Annan mengumumkan bahwa 78% penduduk Timor<br />
Timur (344.580 orang) menolak memilih otonomi<br />
luas yang ditawarkan pemerintah Indonesia<br />
dan hanya 21,5% (94.388) yang memilih otonomi.<br />
MPR kemudian mengesahkan hasil jajak pendapat<br />
tersebut pada tanggal 19 Oktober 1999. Sejak<br />
saat itu, Timor Timur secara resmi lepas dari Nega-<br />
243<br />
sumber: Indonesia in the Soeharto Years