02.07.2013 Views

IPS (Ratna)

IPS (Ratna)

IPS (Ratna)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX<br />

pemerintah. Presiden Soekarno memerintahkan<br />

Brigjen Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa)<br />

untuk menyusun konsep surat perintah kepada<br />

Letjen Soeharto. Supersemar ini diberikan untuk<br />

memulihkan keamanan dan ketertiban serta menjaga<br />

wibawa pemerintah. Dalam menjalankan tugas,<br />

penerima mandat diharuskan melaporkan segala<br />

sesuatu kepada Presiden sebagai pemberi<br />

mandat. Tanggal 11 Maret 1966 dianggap sebagai<br />

titik awal/tonggak sejarah lahirnya Orde Baru.<br />

Supersemar mengandung beberapa pokok pikiran<br />

sebagai berikut.<br />

Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu,<br />

untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban<br />

serta kestabilan jalannya pemerintahan dan<br />

jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan<br />

pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/<br />

Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/<br />

Mandataris MPRS demi keutuhan Bangsa dan<br />

Negara Republik Indonesia.<br />

Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah<br />

dengan panglima-panglima angkatan lain dengan<br />

sebaik-baiknya.<br />

Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan<br />

dalam tugas dan tanggung jawabnya<br />

seperti tersebut di atas.<br />

Surat perintah tersebut malam itu juga diterima<br />

oleh Letjen Soeharto. Dengan surat perintah tersebut<br />

Soeharto bebas untuk bertindak mengatasi<br />

keadaan.<br />

236<br />

B. Tindak lanjut pengemban<br />

Supersemar<br />

Pengemban Supersemar terlebih dahulu menandatangani<br />

Surat Keputusan Presiden No.1/3/<br />

1966, tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/<br />

Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR,<br />

yakni sebagai berikut.<br />

Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya<br />

dan menyatakannya sebagai partai terlarang,<br />

terhitung sejak 12 Maret 1966.<br />

Mengamankan menteri yang terlibat ataupun<br />

mendukung G 30 S/PKI (di antaranya Dr. Subandrio<br />

dan Chairul Saleh).<br />

Memurnikan MPRS dan lembaga negara lainnya<br />

dari unsur PKI dan menempatkan peranan<br />

lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945.<br />

Presiden Soekarno tetap menjabat sebagai<br />

kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada tanggal<br />

22 Juni 1966, Presiden Soekarno mengucapkan<br />

pidato pertanggungjawaban di depan Sidang MPRS.<br />

Pidato Presiden yang dikenal dengan nama Pidato<br />

Nawaksara ini ditolak oleh MPRS.<br />

C. Sidang MPRS 1966<br />

Pasca Supersemar, MPRS mulai membangun<br />

citranya sebagai lembaga tertinggi negara yang<br />

mampu menjalankan fungsinya berdasarkan UUD<br />

1945. MPRS mengadakan sidang yang dipimpin<br />

ketuanya, Jenderal A. H. Nasution. Sidang berlangsung<br />

antara tanggal 20 Juni–5 Juli 1966.<br />

Gambar 7.1.1<br />

Sidang Umum MPRS (tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966) meng-hasilkan beberapa keputusan penting yang mempengaruhi<br />

jalannya negara Indonesia pasca G 30 S/PKI.<br />

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!