IPS (Ratna)

More documents

Recommendations

Info

Black Cyan 65 Pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Letkol Achmad Husein memberi ultimatum kepada pemerintah pusat yang isinya sebagai berikut. Dalam waktu 5 x 24 jam Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda. Meminta Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru. Meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Ultimatum tersebut ditolak. Letkol Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon dipecat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Proklamasi itu diikuti dengan pembentukan kabinet. Kabinet itu dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Pusat PRRI berkedudukan di Padang. Dengan proklamasi itu, PRRI memisahkan diri dari pemerintah pusat. Proklamasi PRRI diikuti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2 Gambar 2.2.7 Kolonel Akhmad Yani mengadakan inspeksi setelah kota Bukittinggi diduduki kembali oleh APRI. Untuk mengatasi gerakan ini, TNI melancarkan operasi gabungan AD, AL, dan AU dikenal dengan nama Operasi 17 Agustus. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Akhmad Yani. Di Sumatera Utara, Operasi Sapta Marga dilaksanakan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Jatikusumo. Di Sumatera Selatan, Operasi Sadar dipimpin Letnan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo. Tujuan operasi militer ini adalah menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing. Berangsur-angsur wilayah pemberontak dapat dikuasai. Pada tanggal 29 Mei 1958, Achmad Husein dan pasukannya secara resmi menyerah. Penyerahan diri itu disusul para tokoh PRRI lainnya. Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan 5. Pemberontakan Permesta Para tokoh militer di Sulawesi mendukung PRRI di Sumatera. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letkol D.J. Somba (Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah) memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Para tokoh militer di Sulawesi memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Pelopor Permesta adalah Letkol Vence Sumual. Pemberontak Permesta menguasai daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Untuk menghancurkan gerakan ini pemerintah membentuk Komando Operasi Merdeka. Misi ini dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Pada bulan April 1958, Operasi Merdeka segera dilancarkan ke Sulawesi Utara. Ternyata dalam petualangannya, Permesta mendapat bantuan dari pihak asing. Hal ini terbukti saat ditembak jatuhnya sebuah pesawat pada tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon. Ternyata pesawat itu dikemudikan A. L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat. Di bulan Agustus 1958 pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. Pemerintah memberi kesempatan kepada pengikut PRRI/Permesta untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi. e. e. e. Kemacetan Kemacetan konstituante konstituante Pemilu I ini mengantar terbentuknya Dewan Konstituante. Selama kurun waktu 1956-1959 Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Situasi politik Indonesia dalam rentang waktu tersebut semakin tidak menentu. Partai-partai pemenang pemilu tahun 1955 tidak mampu menyelesaikan persoalanpersoalan politik dalam negeri yang semakin memanas. Kehidupan politik semakin memburuk dengan munculnya gejala separatisme. Di daerah-daerah muncul sistem pemerintahan sendiri yang tidak mengakui pemerintah pusat, misalnya PRRI dan Permesta. Ketidakberhasilan Konstituante menyusun undang-undang dasar baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan ‘frustrasi’ bagi masyarakat Indonesia. Dalam situasi semacam ini, rakyat berharap pemerintah meninjau kembali cara kerja Dewan Konstituante. Rakyat menginginkan adanya keputusan yang bijaksana dan tepat, sehingga kemacetan dalam sidang dapat teratasi. Di tengah-tengah frustrasi nasional yang terus meningkat itu, pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante. Presiden Soekarno antara lain menganjurkan agar dalam rangka demokrasi terpimpin, Konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan sidang untuk membahas usulan tersebut. 65
Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1 Gambar 2.2.8 Suasana setelah pemungutan suara terakhir pada tanggal 2 Juni 1959. Keesokan harinya Konstituante mengadakan reses, yang ternyata untuk selamanya. Pada tanggal 29 Mei 1959 diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemungutan suara tidak memenuhi kuorum. Banyak anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian, terjadi lagi kemacetan dalam Konstituante. Kegagalan yang kedua ini tidak ditanggapi dengan pemungutan suara yang ketiga. Akan tetapi, para anggota dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang mulai tanggal 3 Juni 1959. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu tetapi untuk selamanya. Artinya, Dewan Konstituante membu-barkan diri. f. f. Dekrit Dekrit Presiden Presiden Presiden 5 5 5 Juli Juli 1959 1959 Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen A. H Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Partai Nasional Indonesia melalui ketuanya, Soewirjo, mengirim surat kepada Presiden Soekarno, yang waktu itu berada di Jepang. Surat itu berisi anjuran agar presiden mendekritkan kembali berlakunya UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Partai Komunis Indonesia melalui ketuanya, Aidit, memerintahkan segenap anggotanya untuk tidak menghadiri sidang-sidang, kecuali sidang Konstituante. 66 Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerahdaerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden adalah sebagai berikut. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan (dekrit). Keputusan itu dikenal dengan nama “Dekrit Presiden 5 Juli 1959”. Isi dekrit ini adalah sebagai berikut. Pembubaran Konstituante. Berlakunya UUD 1945. Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Secara lengkap bunyi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. Black Cyan 66
Page 3 and 4:
Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6:
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merup
Page 7 and 8:
Kata Sambutan .....................
Page 9 and 10:
Ilmu Ilmu Pengetahuan Pengetahuan S
Page 11 and 12:
Uji Standar Kompetensi ............
Page 13 and 14:
Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26: Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP
Page 75: Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
2000 m 1000 m 500 m Ilmu Pengetahua
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
sumber: Negara dan Bangsa, 1990 Ilm
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
sumber: Negara dan Bangsa, 1990 sum
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
sumber: Ilustrasi bagian produksi,
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
sumber: ilustrasi bagian produksi,
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
sumber: Encyclopedia Americana, 199
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
sumber: ilustrasi bagian prodiksi,
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Ilmu Ilmu Ilmu Ilmu Ilmu Pengetahua
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317:
show all

IPS (Ratna)

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?