IPS (Ratna)

More documents

Recommendations

Info

dihadapi menyangkut masalah ekonomi, moneter (krismon),politik, kepemimpinan, peran militer, dan peran masyarakat. Krisis ekonomi ditandai dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang dolar Amerika. Jatuhnya nilai rupiah diikuti dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok (sembako). Krisis ekonomi ini berpengaruh besar terhadap terjadinya krisis politik. Krisis politik di Indonesia ditandai dengan munculnya ketidakpercayaan kaum intelektual terutama mahasiswa terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakpercayaan juga ditujukan pada angkatan bersenjata yang menjadi pendukung utama Orde Baru dan dianggap menjadi bagian dari sumber krisis. Krisis yang melanda Indonesia juga disebabkan berbagai praktik KKN yang telah lama dilakukan oleh rezim Orde Baru. KKN adalah singkatan dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Kolusi antara elit politik Orde Baru dan para pengusaha (konglomerat) hanya menguntungkan elit politik dan pengusaha saja. Sebaliknya, rakyat hanya menerima akibat buruk dari praktik tersebut. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara telah menguras sumber ekonomi negara sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat tidak sampai pada sasarannya. Adapun nepotisme adalah praktik penguasa yang lebih mementingkan anggota keluarga, kenalan atau golongannya untuk memperoleh jabatan serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha. B. Gerakan reformasi Penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi ditanggapi oleh kelompok intelektual, khususnya para mahasiswa. Para mahasiswa mulai turun ke jalan. Tuntutan para mahasiswa adalah sebagai berikut. Pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi. Menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang. Menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Meminta pertanggungjawaban presiden. Aksi mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur terjadi setelah peristiwa penembakan sejumlah mahasiswa oleh aparat keamanan dan meninggalnya empat mahasiswa Trisakti - Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Sejak peristiwa penembakan itu, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh Indonesia berdemonstrasi di berbagai kampus di Jakarta serta di Gedung DPR/MPR Jakarta. Puncak Bab 7 Perubahan Pemerintahan dan Kerja Sama Internasional Gambar 7.1.5 Para mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR menuntut Presiden Soeharto mengundurkan diri. dari demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 19–21 Mei 1998 di depan Gedung DPR/MPR sampai munculnya pernyataan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan BJ. Habibie. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru menyulut kerusuhan besar di Jakarta pada tanggal 14 Mei 1998. Kerusuhan itu merembet ke kota-kota besar lainnya seperti Solo, Surabaya, Medan, dan Padang. Ratusan bangunan dan kendaraan dihancurkan dan dibakar massa. Sebagian warga Tionghoa yang menjadi sasaran amuk kerusuhan. Kondisi pada waktu itu menjadi tidak menentu. Sementara itu, mahasiswa bersama rakyat yang berdemonstrasi di jalan-jalan semakin gencar menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. C. Presiden Soeharto Mengundurkan diri Situasi Indonesia sudah tidak menentu. Presiden Soeharto mempersingkat kunjungannya di Mesir. Sejak tanggal 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. Tuntutan supaya Presiden Soeharto mundur dari kursi presiden semakin menguat. Menghadapi tuntutan itu, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan 9 tokoh masyarakat. Presiden Soeharto menyatakan akan me-reshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu, akan dibentuk Komite Reformasi. Akan tetapi, para mahasiswa tetap menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Pembentukan Kabinet Reformasi gagal karena banyak tokoh tidak mau menjadi menteri dalam Kabinet Reformasi. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Ia diganti oleh B.J. Habibie. Sumpah jabatan presiden baru dilaksanakan di Istana Merdeka pada saat itu juga. Peristiwa pengunduran diri Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. 241 Sumber: Indonesia in the Soeharto Years
Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX 7.1.6 Indonesia pada Masa Reformasi Reformasi dipakai sebagai istilah untuk menyebut rezim kekuasaan pasca kejatuhan Orde Baru. Sebagaimana sudah kita pelajari, berbagai krisis yang mendera Orde Baru menyebabkan pemerintah Orde Baru mengakhiri kekuasaannya. Tuntutan reformasi yang mulai marak dikemukakan sejak Soeharto terpilih kembali untuk periode 1998–2003 ditambah krisis ekonomi yang mendera bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 dan demonstrasi mahasiswa selama bulan Mei 1998 berhasil mendesak pemerintah Orde Baru mengakhiri kekuasaannya. Zaman Reformasi dipakai untuk menyebut masa kepemimpinan para presiden pasca lengsernya Soeharto, yakni B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Entah sampai kapan kita memakai istilah reformasi ini untuk menyebut atau mendeskripsikan sebuah rezim kekuasaan. Pada sub bab 7.1.6 ini kita akan mempelajari keadaan sosial politik pemerintahan pada masa reformasi. A. Presiden-presiden yang memerintah pasca Presiden Soeharto Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, Indonesia mengalami 4 kali pergantian kepala negara. Berturut-turut Indonesia dipimpin oleh BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono. a. B.J. Habibie Habibie menjadi Presiden RI setelah Soeharto menyatakan mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Presiden Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada Sidang Umum MPR tahun 1999, laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai Presiden ditolak anggota MPR. Oleh karena itu, ia tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Beberapa peristiwa pada masa pemerintahan Habibie antara lain: Sidang Istimewa MPR (10–13 November 1998), pengurangan anggota militer sebagai anggota DPR secara bertahap, pemisahan POLRI dari ABRI, Timor Timur lepas dari Indonesia, munculnya banyak partai, dan Pemilu 1999. b. Abdurrahman Wahid Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden menggantikan B. J. Habibie setelah memenangi pemilihan Presiden pada Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Presiden Abdurrahman Wahid didampingi Megawati Soekarno Putri seba- 242 gai Wakil Presiden. Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dari 29 Oktober 1999–23 Juli 2001. Pada tahun 2001, MPR mengadakan Sidang Istimewa dan meminta Abdurrahman Wahid untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden. c. Megawati Soekarnoputri Dalam Sidang Istimewa pada bulan Juli 2001, MPR mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri ini didasarkan pada Tap MPR No. III/MPR/2001 dengan masa jabatan terhitung dari hari di mana Presiden mengucapkan Sumpah Presiden sampai tahun 2004. Sementara itu, yang terpilih sebagai Wakil Presiden adalah Hamzah Haz. Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Gotong Royong pada tanggal 9 Agustus 2001. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah berhasil melaksanakan pemilihan umum. d. Susilo Bambang Yudoyono Susilo Bambang Yudoyono menggantikan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI. Susilo Bambang Yudoyono berpasangan dengan Yusuf Kalla berhasil memenangi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2004. Kabinet yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudoyono diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. B. Peristiwa-peristiwa di bidang politik Ada beberapa peristiwa penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang politik, antara lain kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, belum terwujudnya reformasi yang dicita-citakan, pelaksanaan Pemilu 1999, Timor Timur lepas dari Indonesia, pelaksanaan Pemilu 2004. a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Aspek yang kemudian sangat jelas berubah adalah kebebasan warga negara untuk mengungkapkan kehendak dan pemikirannya. Presiden Habibie membuka keran kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 sebelum diamandemen. Masyarakat menanggapinya dengan menerbitkan berbagai macam media cetak baru. Semangat kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat ini di dukung dengan penghapusan Surat Izin Usa-
Page 3 and 4:
Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6:
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merup
Page 7 and 8:
Kata Sambutan .....................
Page 9 and 10:
Ilmu Ilmu Pengetahuan Pengetahuan S
Page 11 and 12:
Uji Standar Kompetensi ............
Page 13 and 14:
Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
2000 m 1000 m 500 m Ilmu Pengetahua
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
sumber: Negara dan Bangsa, 1990 Ilm
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
sumber: Negara dan Bangsa, 1990 sum
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202: sumber: Ilustrasi bagian produksi,
Page 203 and 204: Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP
Page 207 and 208: sumber: ilustrasi bagian produksi,
Page 215 and 216: sumber: Encyclopedia Americana, 199
Page 221 and 222: sumber: ilustrasi bagian prodiksi,
Page 233 and 234: sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka
Page 251: Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Ilmu Ilmu Ilmu Ilmu Ilmu Pengetahua
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317:
show all

IPS (Ratna)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?