MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

3 Ir. Sugeng Triutomo menerima Sertificate dari Ms. Anita Dwyr
Perwakilan AIFDR.
dengan pengurangan bencana. Barulah sejak
2000, saat United Nation Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR) dibentuk, langkah-langkah
pengurangan risiko bencana mulai didengungkan
di setiap kesempatan topik kebencanaan. “Jadi
momentumnya pas. UNISDR dibentuk 2000, saya
mulai bergabung dengan Kemenkokesra juga 2000,”
ungkap dia.
Ketepatan momentum itu membuatnya
mengikuti terus setiap perkembangan, isu, kebijakankebijakan
dan konsep-konsep baru mengenai
kebencanaan.
Mendirikan MPBI
Tidak banyaknya orang berkecimpung di bidang
kebencanaan menyebabkan ruang sosial bagi aktivis
kebencanaan lebih sempit dibanding bidang lain.
Penggiat-penggiat kebencanaan yang ditemui
Sugeng biasanya adalah orang-orang yang sama
yang pernah dia temui juga sebelumnya.
Karena seringnya pelaksanaan kegiatan bersama
itu, para aktivis ini akhirnya membentuk komunitas
yang memfokuskan diri pada penanganan bencana.
Komunitas itu semakin sering mengadakan kegiatan
kesiapsiagaan bencana, mulai dari diskusi, seminar,
pelatihan hingga workshop kebencanaan yang
banyak dilakukan pada periode 2000 hingga 2002.
Kegiatan-kegiatan itu yang menurutnya menjadi cikal
bakal pembentukan Masyarakat Penanggulangan
Bencana Indonesia (MPBI). “Jadi selain bertugas
di kantor Kemenkokesra, saya juga membentuk
komunitas kelembagaan di bidang kebencanaan,”
katanya.
MPBI merupakan forum pertemuan semua
pemangku kepentingan kebencanaan baik
pemerintah maupun non-pemerintah yang berdiri
pada 3 Maret 2003. Sugeng kemudian didaulat
menjadi Ketua Dewan Presidium MPBI periode
pertama. Selang tiga tahun mengetuai forum itu,
ia kembali dipercayakan menjadi Ketua Dewan
Presidium pada 2006.
Meski enam tahun menjabat Ketua Dewan
Presidium MPBI, Sugeng tidak mengabaikan
pekerjaannya di lembaga pemerintah. Dia malah
merasa kedua perannya itu saling melengkapi.
“Tugas saya di pemerintahan waktu itu bertugas
sebagai asisten deputi, kemudian juga Kepala Biro
Mitigasi di Bakornas. Ini sangat mendukung tugastugas,”
ungkapnya.
Sayangnya, pada periode itu, penanggulangan
bencana belum jadi isu yang menarik. Belum ada
program berkesinambungan untuk menanggulangi
bencana. Hal itu membuat konsep yang ada dalam
benaknya tidak bersambut karena anggaran untuk
membuat gagasannya terwujud pun tidak tersedia.
Penanggulan bencana kala itu berarti tanggap
darurat dan pelaksanaan program rehabilitasi
dan rekonstruksi. “Susah sekali. Penanggulangan
bencana itu di mata birokrasi hanya dilakukan kalau
terjadi bencana,” keluhnya mengingat masa awal
2000-an itu.
Sugeng mengakui, jangankan dulu sebelum
bencana besar merengggut ratusan ribu nyawa,
hingga kini pun pengurangan risiko bencana masih
menjadi hal yang abnormal bagi masyarakat.
PERJUANGAN MEMAHAMKAN MITIGASI BENCANA
47