MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

Recommendations

Info

PUSDALOPS PB, ANTARA KEBIJAKAN DAN KEMAMPUAN Berbagai bencana yang menimpa selama beberapa tahun terakhir telah menjadikan Indonesia cukup progresif dalam penanggulangan bencana, terutama dalam aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB). 3 PENGUNGSI. Seorang warga lereng Merapi kategori Jompo di pengungsian Umbulharjo. Teks BAYU DWI ANGGONO Foto DWI OBLO Indonesia telah mempebaharui undang-udang yang mengatur upaya penanggulangan bencana. Sebelum tahun 2007, peraturan mengenai penanggulangan bencana masih tersebar secara sektoral dan belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh terhadap upaya penanggulangan bencana. Ketiadaan peraturan yang dapat menjadi landasan hukum kuat dalam penanggulangan bencana boleh jadi merupakan salah satu faktor penyebab lambatnya upaya pencegahan dan penanganan kejadian bencana di tanah air, terutama sebelum tahun 2007. Reformasi perundang-undangan itu ditandai dengan diberlakukannya UU No 24 /2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta beberapa peraturan pelaksanaannya. Lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana beserta peraturan turunannya telah mengubah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia. Penanggulangan bencana tidak lagi menekankan aspek tanggap darurat saja, tetapi juga pra bencana, saat bencana dan sesudah bencana. Salah satu hal penting yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana beserta peraturam turunannya adalah pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), sebagai sarana membantu Kepala Badan Penanggulang Bencana di tingkat pusat dan daerah pada proses pengambilan keputusan dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan PB tahap pada Pra Bencana, Saat Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pusdalops PB merupakan Unit organisasi fungsional pada BNPB/BPBD yang fungsi utamanya adalah menyiapkan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana. Menurut catatan BNPB sejak tahun 2008 hingga sekarang, Indonesia baru memiliki tujuh Pusdalops PB. Daerah-daerah yang sudah memiliki pusdalops penanggulangan bencana adalah Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jambi, Bali, DI Yogyakarta, dan di Kantor BNPB. Tujuh Pusdalops PB tentunya masih sangat kurang mengingat banyaknya PUSDALOPS PB, ANTARA KEBIJAKAN DAN KEMAMPUAN 75
76 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus 2012 Aturan Main daerah rawan bencana di Indonesia. Peraturan menetapkan setiap daerah rawan bencana memiliki pusdalops. Keberadaan Pusdalops PB di setiap daerah rawan bencana adalah merupakan perintah peraturan perundang-undangan, Namun mahalnya biaya yang diperlukan untuk membangun dan menyiapkan sarana prasarana Pusdalops, seperti peralatan teknologi dan informasi menjadi alasan masuk akal kenapa Pusdalops sementara ini hanya terbantuk di tujuh lokasi. Mengenai aturan tentangt Pusdalops PB diatur dalam beberapa regulasi yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pusdalops PB dibentuk untuk mengimplementasikan beberapa ketentuan dalam UU Penanggulangan Bencana meliputi pemberian pedoman dan pengarahan terhadap pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Undang-undang tersebut juga mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah yang mempunyai fungsi: koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Perpres No.8/2008 tentang BNPB Urgensi pembentukan Pusdalops PB oleh BNPB termuat dalam Pasal 3 yang menjelaskan BNPB berfungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Juga, mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Disebutkan pula fungsi koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan bersama lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. “Menurut catatan BNPB sejak tahun 2008 hingga sekarang Indonesia baru memiliki tujuh PUSDALOPS PB” Permendagri No 46/2008 dan pembentukan BPBD Permendagri No.46 /2008 mengatur tentang keberadaan Pusdalops PB pada Pasal 19 yaitu Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat membentuk Satuan Tugas. Pasal 15 mengatur (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Provinsi terdiri atas: a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat Unsur Pelaksana; c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (2) Sekretariat Unsur Pelaksana paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi. Pasal 16 Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas: a. klasifikasi A; dan b. klasifikasi B. Dengan demikian Pusdalops PB pada dasarnya merupakan pelaksana teknis untuk membantu BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya yaitu untuk bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang diamanatkan kepada BNPB/BPBD meliputi fase Pra-bencana (Kesiapsiagaan dan Mitigasi), Saat Bencana (Tanggap Darurat), dan Pasca-bencana. Sesuai dengan Pusdalops PB Provinsi/Kabupaten/ Kota, dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bagian lampiran Peraturan Kepala BNPB No.3/2008 menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji
Page 1 and 2:
Wawancara Khusus: Margareta Wahlstr
Page 3 and 4:
4 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
8 8 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • A
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
14 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 15 and 16:
16 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24: 24 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 25 and 26: 26 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 73: 74 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 93: 94 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 96 and 97: 4 KORBAN LETUSAN MERAPI. Para relaw
show all

MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?