MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

Recommendations

Info

pada PP 38/2007 dan PP 41/2007 itu. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri 46/2008, BPBD dibentuk di setiap provinsi dan dapat dibentuk di setiap kabupaten/kota. Pembentukan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda. Sedangkan Perka BNPB 3/2008 Bab III hanya hanya menyebutkan bahwa untuk penanggulangan bencana di daerah, Pemda membentuk BPBD dan berkoordinasi dengan BNPB. Dan bila Pemda tidak membentuk BPBD, maka “tugas dan fungsi PB diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi PB.” Tidak ada masalah pada pembentukan BPBD di tingkat provinsi, karena semua provinsi wajib membentuk BPBD. Masalah timbul di tingkat kabupaten/kota karena ada kata ‘dapat’ pada Pasal 2 Permendagri 46/2008 tersebut. Kata ini tidak mewajibkan. Tidak ada kriteria yang jelas dalam membentuk atau tidak membentuk BPBD di tingkat kabupaten/kota. Arti yang bertentangan dengan Permendagri 46/2008 ini muncul dari Perka BNPB 3/2008 Bab IIIA khususnya ayat 2, yaitu: “…Pemerintah Kabupaten/ Kota membentuk BPBD Kabupaten/Kota.” Ini berarti bahwa setiap Kabupaten/Kota harus membentuk BPBD, karena tidak ada klausul ‘dapat’ seperti yang terdapat dalam Permendagri 46/2008. Semakin membingungkan bila membaca pada ayat 4 masih dalam peraturan yang sama, yaitu: “Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi PB diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi PB.” Antara ayat 2 dan ayat 4 tidak sinkron. Mana yang mesti diikuti? Keduanya adalah lembaga yang sangat berwenang dalam pembentukan BPBD. Kriteria pembentukan BPBD itu mestinya mengacu pada tingkat risiko bencana di daerah tersebut. Kabupaten/kota yang mempunyai tingkat risiko bencana tinggi, maka wajib membentuk BPBD. Tapi kabupaten/kota yang mempunyai tingkat risiko bencana kecil maka, tidak wajib. Fungsi-fungsi PB bisa dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai untuk itu. Lembaga yang berwenang di bidang PB adalah BNPB, maka BNPB mestinya membuat kriteriakriteria teknis bila suatu kabupaten/kota perlu membentuk BPBD atau tidak. Kriteria-kriteria teknis ini berisi analisa untuk mengetahui tingkat risiko bencana di suatu daerah. Jadi, secara administrative BPBD mengacu pada aturan Kemendagri, tapi secara teknis mengacu pada BNPB. Dalam Pasal 16 Permendagri 46/2008 disebutkan bahwa susunan organisasi unsur pelaksana BPBD kabupaten/kota terdiri atas Klasifikasi A dan Klasifikasi B. Namun penentuan klasifikasi itu ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan (Pasal 20 Permendagri 46/2008). Di situ disebutkan bahwa yang termasuk klasifikasi A adalah BPBD yang memiliki sumber daya maksimal, sedangkan yang termasuk klasifikasi B adalah BPBD yang bersumberdaya minimal. Bila tidak diimbangi dengan kriteria pembentukan BPBD yang sesuai tingkat risiko bencana, hal ini akan membawa konsekuensi serius. Contoh: Kabupaten X adalah sebuah daerah yang mempunyai tingkat risiko bencana tinggi; di daerah ini ada potensi ancaman gempa bumi, longsor, banjir, kekeringan dan tsunami. Atas dasar ini, Kabupaten X wajib membentuk BPBD. Tapi kabupaten X berpendapatan kecil, sumber daya alam dan sumber daya manusianya kurang. Bila mengacu pada Permendagri 46/2008, maka BPBD Kabupaten X itu tergolong klasifikasi B, dengan struktur minimalis dan anggaran yang kecil pula. Jelas Kabupaten X itu tidak akan mampu BENANG KUSUT PEMBENTUKAN BPBD 81
82 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus 2012 Solusi menanggulangi bencana di daerahnya sendiri. Ibarat “orang terbenam hingga ke leher, satu sapuan gelombang saja maka dia akan tenggelam”. Bagaimana bila pernyataan itu dibalik: “Bagi kabupaten/kota yang mempunyai tingkat risiko bencana tinggi, walau daerahnya itu miskin sumber daya, maka kabupaten/kota itu wajib membentuk BPBD dengan klasifikasi A.” Pemerintah Pusat dan Provinsi wajib mendukung BPBD kabupaten/kota tersebut agar dapat berjalan maksimal. Pemerintah Pusat dan Provinsi mendukung melalui penyaluran anggaran, peningkatan kapasitas, pengadaan sarana prasarana, kajian-kajian risiko bencana, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang telah membentuk BPBD? Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah. Berdasar Perda Provinsi Jawa Tengah No 10/2008, Sekretariat BPBD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.” Dalam pelaksanaan harian, sekretariat BPBD Jaten dipegang Kalakhar BPBD. Kabupaten Boyolali membentuk “Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat” (Kesbangpollinmas) pada awal April 2008. Badan Kesbangpollinmas Kab. Boyolali ini terdiri dari: 1. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan. 2. Bidang Hubungan antar Lembaga. 3. Bidang Ideologi politik (Penangangan Konflik). 4. Bidang Perlindungan Masyarakat (termasuk penanganan bencana alam). Dalam hal ini, Kab. Boyolali tidak secara khusus membentuk BPBD, tapi memasukkan fungsi-fungsi PB ke dalam lembaga Kesbanglinmas. Padahal, ancaman bahaya di daerah itu cukup lengkap seperti erupsi Gunung Merapi, longsor, gempa, kekeringan, banjir, wabah penyakit. Bagaimana Struktur BPBD? Misalkan BPBD sudah terbentuk. Lalu bagaimana strukturnya? BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang juga Sekretaris Daerah. Hal serupa diatur Perka BNPB 3/2008, yaitu ”Kepala BPBD dijabat secara rangkap oleh Sekretaris Daerah.” Jabatan Sekda yang merangkap Kepala BPBD ini tampaknya untuk mengatasi dilema ‘matahari kembar’ tersebut di atas. BPBD terdiri atas Kepala Badan, Unsur Pengarah
Page 1 and 2:
Wawancara Khusus: Margareta Wahlstr
Page 3 and 4:
4 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
8 8 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • A
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
14 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30: 30 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 51 and 52: 52 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 79: 80 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 93: 94 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 96 and 97: 4 KORBAN LETUSAN MERAPI. Para relaw
show all

MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?