MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

Recommendations

Info

Apa itu BPBD? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, lembaga itu bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Dengan adanya BNPB, maka lembaga PB sebelumnya, yaitu Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) dibubarkan. Ini berimplikasi pada pembubaran rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penangangan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB). Berdasarkan undang-undang itu, fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien, termasuk mengkoordinasikan kegiatan PB secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai lembaga non-departemen setingkat menteri, sementara BPBD dibentuk Pemerintah Daerah. Di tingkat provinsi, BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib dan di tingkat kabupaten/kota BPBD dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa. Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat setingkat eselon IIa di tingkat kabupaten/ kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini menimbulkan dilema karena jabatan setingkat Sekda adalah satu- satunya di pemerintahan daerah. Oleh karena itu, selama beberapa waktu muncul kekuatiran di kalangan para pejabat pemda tentang kemungkinan adanya ‘matahari kembar’. Landasan Hukum Secara teknis, pembentukan BPBD diatur dengan Permendagri 46/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB 3/2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, tapi payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun secara prinsipil, tidak ada landasan BENANG KUSUT PEMBENTUKAN BPBD 79
80 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus 2012 Solusi hukum untuk membentuk lembaga penanggulangan bencana secara tersendiri untuk tingkat kabupaten dan kota, entah itu berbentuk badan, dinas, kantor, inspektorat ataupun lembaga teknis lainnya. Pasal 25 UU 24/2007 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.” Ini menjelaskan bahwa pembentukan BPBD diatur dengan Perda, bukan melalui Permendagri 46/2008. Jadi bagaimana? Kalau mengenai organisasi dan tata kerja, BPBD mesti mengacu pada PP 41/2007, tapi PP 41/2007 itu tidak menyebut lembaga yang mengurusi penanggulangan bencana. Apakah PP 41/2007 harus direvisi? Membentuk BPBD Tujuan Permendagri 46/2008 adalah untuk tertib administrasi, standardisasi organisasi dan tata kerja BPBD. Sedangkan tujuan Perka BNPB 3/2008 adalah member acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme penyelenggaraannya. BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan mesti mengikuti tata aturan Kemendagri. Di sini perangkat daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebelum ini sudah terbit PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai acuan pembentukan dan pengurusan lembaga perangkat daerah, dan BPBD tentu saja mesti mengacu pada
Page 1 and 2:
Wawancara Khusus: Margareta Wahlstr
Page 3 and 4:
4 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
8 8 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • A
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
14 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28: 28 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 51 and 52: 52 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 77: 78 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 93: 94 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 96 and 97: 4 KORBAN LETUSAN MERAPI. Para relaw
show all

MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?