MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

Recommendations

Info

dan Unsur Pelaksana. Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, uraian pekerjaan, keangotaan dan mekanismenya dan hal-hal terkait dengan susunan organisasi BPBD diatur oleh Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008. Unsur Pengarah PB pada BPBD berada di bawah Kepala BPBD. Tugas Pengarah adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam PB, sedangkan fungsinya adalah membuat rumusan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan PB. Ketua Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, anggotanya berasal dari instansi pemerintah daerah, golongan professional dan tokoh masyarakat. Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan PB secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sedangkan fungsi Unsur Pelaksana BPBD adalah melakukan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas: 1. Kepala pelaksana 2. Sekretariat Unsur Pelaksana 3. Bidang/seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4. Bidang/seksi Kedaruratan dan Logistik 5. Bidang/seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Unsur Pelaksana BPBD ini dapat membentuk Satuan Tugas, tapi dalam Permendagri 46/2008 tidak menguraikan lebih lanjut masalah ini. Penjelasan lebih detil terdapat pada Perka BNPB 3/2008. Jabatan Unsur Pelaksana BPBD diisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 3/2008 ini menjadi acuan utama dalam teknis pembentukan BPBD di daerah-daerah. Namun masih ditemukan beberapa kontradiksi antar keduanya . Bila kontradiksi- kontradiksi tersebut tidak segera dipecahkan, maka dampaknya akan menghambat terbentuknya BPBD dan yang kemudian akan menghambat penyelenggaraan PB secara umum di Indonesia. BENANG KUSUT PEMBENTUKAN BPBD 83
84 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus 2012 Agenda AMCDRR KONFERENSI TINGKAT MENTERI ASIA TENTANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA (ASIAN MINISTERIAL CONFERENCE ON DISASTER RISK REDUCTION) MASYARAKAT memiliki kearifan dan kekuatan sendiri dalam menghadapi bencana. Ketika kekuatan komunitas ini diberdayakan, risiko bencana bisa dikurangi. Masalah ini akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri Asia tentang Pengurangan Risiko Bencana Kelima (The Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction/AMCDRR) di Yogyakarta, Indonesia, 22-25 Oktober. Pengurangan risiko bencana menjadi konsen semua negara. Karenanya, dibahas pula pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim di tingkat lokal dalam perencanaan pembangunan nasional. Risiko bencana tingkat lokal juga dikaji termasuk penganggarannya. Demikian pula, perlu ada penguatan pengelolaan risiko bencana dan kemitraannya.
Page 1 and 2:
Wawancara Khusus: Margareta Wahlstr
Page 3 and 4:
4 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
8 8 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • A
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
14 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32: 32 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 51 and 52: 52 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Ag
Page 81: 82 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 93: 94 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus
Page 96 and 97: 4 KORBAN LETUSAN MERAPI. Para relaw
show all

MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?